JAKARTA, KANALINDONESIA.COM: Bank Indonesia (BI) menghadirkan dua kebijakan baru untuk memperkuat ekosistem ekonomi dan keuangan digital nasional.
Bertepatan dengan HUT ke-81 Kemerdekaan RI, BI bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) meluncurkan Kartu Kredit Indonesia (KKI) sekaligus memperluas kebijakan Merchant Discount Rate (MDR) QRIS 0 persen.
Kebijakan tersebut diumumkan dalam Peluncuran Respons Kebijakan Sistem Pembayaran di Jakarta, Senin (17/8/2026).
Kartu Kredit Indonesia merupakan instrumen pembayaran dengan fasilitas penundaan pembayaran yang diproses secara domestik. KKI dapat digunakan untuk bertransaksi melalui QRIS, baik dengan metode scan maupun tap.
Sejak diluncurkan, delapan Penyelenggara Jasa Pembayaran (PJP) telah menerbitkan KKI. Mereka adalah BCA, Bank Mandiri, BNI, BRI, CIMB Niaga, Permata, Bank Mega, serta BSI yang mengembangkan pembiayaan berbasis syariah.
Pejabat Gubernur Sementara BI Destry Damayanti mengatakan, inovasi sistem pembayaran harus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sekaligus memperkuat daya saing ekonomi nasional.
“Respons kebijakan ini menjadi wujud nyata sumbangsih Bank Indonesia bersama industri sistem pembayaran bagi bangsa Indonesia sekaligus hadiah kemerdekaan untuk masyarakat,” ujarnya.
Selain KKI, BI memperluas MDR QRIS 0 persen mulai 1 Oktober 2026. Untuk merchant usaha mikro (UMI), tarif 0 persen berlaku bagi transaksi hingga Rp500 ribu.
Sedangkan merchant kategori kecil, menengah, dan besar juga mendapat MDR 0 persen untuk transaksi hingga Rp100 ribu. Sebelumnya, transaksi tersebut dikenai tarif 0,7 persen.
Kebijakan ini diharapkan meringankan biaya transaksi sekaligus memperluas pemanfaatan pembayaran digital.
Hingga Juni 2026, QRIS telah memiliki 65,77 juta pengguna dan 44,86 juta merchant. Sebanyak 96,68 persen merchant tersebut merupakan UMKM. Sepanjang semester I 2026, transaksi QRIS mencapai 12,55 miliar transaksi dengan nilai Rp1,12 kuadriliun, tumbuh 93,92 persen secara tahunan.
BI menilai peluncuran KKI dan perluasan MDR QRIS 0 persen menjadi bagian dari penguatan kemandirian ekonomi digital nasional sekaligus mendukung Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2030. ANto
