SIDOARJO, KANALINDONESIA.COM : Pemerintah Kabupaten Sidoarjo kembali mengoptimalkan peran Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) Gayatri sebagai bagian dari upaya memperkuat deteksi dini dan pendampingan persoalan perempuan dan anak di tingkat masyarakat.
Penguatan tersebut dibahas dalam audiensi Forum PUSPA bersama Wakil Bupati Sidoarjo Hj. Mimik Idayana di Rumah Dinas Wakil Bupati Sidoarjo, Senin (31/8/2026).
Upaya tersebut dilakukan dengan memanfaatkan jejaring yang telah terbentuk di tingkat desa, termasuk 76 Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA), serta memperkuat sinergi lintas sektor antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (P3AKB), Forum PUSPA Gayatri Jawa Timur, pemerintah desa, dan unsur masyarakat.
Wabup Mimik mengatakan, penguatan Forum PUSPA diperlukan agar berbagai persoalan perempuan dan anak dapat diketahui sejak dini sehingga penanganannya bisa dilakukan lebih cepat dan tepat.
“Deteksi dini ini penting. Jangan sampai persoalan perempuan dan anak baru ditangani setelah menjadi masalah besar. Dengan adanya jejaring sampai tingkat desa, kita berharap persoalan bisa lebih cepat ditemukan dan dikoordinasikan dengan perangkat daerah yang memiliki kewenangan,” kata Mimik.
Menurutnya, optimalisasi Forum PUSPA tidak dimaksudkan untuk membentuk forum baru di tingkat desa. Sebaliknya, keberadaan forum yang sudah ada perlu diperkuat melalui koordinasi dan pendampingan agar tidak terjadi tumpang tindih kelembagaan.
“Yang kita bangun adalah kolaborasinya. Forum PUSPA dapat menjadi bagian dari pendampingan dan membantu melihat kebutuhan di lapangan, kemudian dikoordinasikan dengan dinas terkait agar penanganannya tepat,” ujarnya.
Mimik juga mendorong agar kolaborasi tersebut dapat diintegrasikan dengan keberadaan Ruang Bersama Indonesia (RBI) sehingga jejaring perlindungan dan pemberdayaan masyarakat semakin kuat.
Kepala Dinas PMD Sidoarjo Probo Agus Sunarno mengatakan, desa memiliki posisi strategis karena menjadi pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat. Karena itu, penguatan koordinasi dengan desa dinilai penting untuk mendeteksi berbagai persoalan sejak awal.
“Desa memiliki posisi yang sangat strategis karena paling dekat dengan masyarakat. Karena itu, koordinasi dengan desa perlu diperkuat agar ketika ada indikator atau persoalan yang belum terpenuhi, dapat segera diketahui dan dicarikan tindak lanjut bersama,” katanya.
Probo menegaskan, penguatan jejaring tersebut tidak diarahkan untuk memperbanyak kelembagaan baru di desa. Forum yang sudah ada akan diperkuat melalui koordinasi dan pendampingan sesuai kebutuhan masing-masing wilayah.
“Prinsipnya bukan memperbanyak forum, tetapi memperkuat fungsi dan koordinasi yang sudah ada. Desa bersama perangkat daerah dan Forum PUSPA dapat melihat kebutuhan di wilayahnya masing-masing,” ujarnya.
Saat ini terdapat 76 Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) di Kabupaten Sidoarjo. Desa-desa tersebut tersebar di Kecamatan Sedati, Buduran, Jabon, Sukodono, Waru, Wonoayu, Taman, Sidoarjo, Krembung, Balongbendo, Tarik, Tanggulangin, Tulangan, Candi, dan Krian.
Kepala Dinas P3AKB Sidoarjo Heni Kristiani mengatakan, perlindungan perempuan dan anak perlu dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pencegahan, deteksi dini hingga pendampingan.
Menurutnya, sejumlah persoalan seperti anak berisiko putus sekolah, permasalahan pengasuhan, hingga perempuan usia produktif yang belum bekerja perlu menjadi perhatian bersama.
“Ketika ada anak yang berisiko putus sekolah atau sudah tidak sekolah, misalnya, jangan sampai kita hanya mengetahui setelah masalah terjadi. Forum di lapangan dapat menjadi mata dan telinga untuk melakukan deteksi dini, kemudian bersama-sama mencari solusi dan pendampingannya,” ujarnya.
