SIDOARJO, KANALINDONESIA.COM – Ketua DPC Partai Gerindra Sidoarjo yang juga Wakil Bupati Sidoarjo, Hj. Mimik Idayana S.AP, angkat bicara terkait kasus viral dugaan keracunan massal yang menimpa ratusan santri Pondok Pesantren (Ponpes) Mamba’ul Hikam (Mahika), Desa Putat, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, kemarin (1/9).
Mimik mengatakan, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo bersama instansi terkait masih melakukan pendalaman untuk mengetahui secara pasti penyebab kejadian yang dialami para santri tersebut.
Namun, dalam kesempatan itu, Mimik turut menyoroti proses pengolahan hingga pendistribusian makanan dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kalitengah, Tanggulangin, yang menjadi salah satu pihak dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurutnya, pelaksanaan MBG telah memiliki petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) dari Badan Gizi Nasional (BGN). Karena itu, seluruh tahapan, mulai dari pengolahan, pengemasan hingga distribusi makanan harus dilakukan dengan memperhatikan standar yang telah ditetapkan.
“Program ini sudah digodok matang-matang oleh pemerintah pusat, semua juklak dan juknisnya sudah ada. Selain itu, harapan Presiden, dapat menekan angka pengangguran di Indonesia. Rata-rata pekerjanya kan, emak-emak,” ujar Mimik, usai melakukan sidak bersama forkopimda Sidoarjo. Selasa (2/9/2026).
Mimik menjelaskan, salah satu hal yang perlu menjadi perhatian dalam pendistribusian MBG adalah batas waktu makanan sejak selesai dikemas hingga dikonsumsi oleh penerima manfaat.
Ia menekankan, makanan yang telah selesai dipacking harus segera didistribusikan dan dikonsumsi sesuai ketentuan waktu yang berlaku. Hal tersebut penting untuk menjaga kualitas dan keamanan makanan.
“Kalau sampai ke sekolah itu tidak boleh lebih dari empat jam setelah packing. Empat jam itu maksimal harus sudah dikonsumsi,” jelasnya.
Mimik menilai, dalam kasus di Ponpes Mamba’ul Hikam, terdapat hal yang perlu dievaluasi, khususnya terkait rentang waktu antara makanan selesai diproduksi dengan waktu makanan tersebut dikonsumsi.
Menurut informasi yang diterimanya, proses produksi makanan selesai sekitar pukul 05.00 WIB, sedangkan makanan baru dikonsumsi sekitar pukul 13.00 WIB. Rentang waktu tersebut, kata Mimik, perlu menjadi bahan evaluasi bersama.
“Kalau selesainya jam 05.00 WIB kemudian dikonsumsi jam 13.00 WIB, berarti sudah terlalu lama. Ini yang harus kita evaluasi,” tegasnya.
Selain persoalan waktu distribusi, Mimik juga meminta agar proses memasak disesuaikan dengan jadwal pengiriman. Menurutnya, makanan untuk penerima manfaat yang mendapatkan pengiriman pada waktu terakhir sebaiknya tidak dimasak bersamaan dengan makanan yang dikirim lebih awal.
“Untuk ke depannya, pengiriman yang terakhir, masaknya juga harus dipadukan dengan waktu pengiriman. Jangan disamakan semuanya. Masalah waktu itu penting,” katanya.
Ia berharap evaluasi menyeluruh dapat dilakukan terhadap pelaksanaan MBG, khususnya SPPG Kalitengah, agar kejadian serupa tidak kembali terjadi.
Mimik menegaskan, program MBG merupakan program strategis pemerintah yang bertujuan meningkatkan pemenuhan gizi anak-anak Indonesia sekaligus mendukung terwujudnya generasi emas Indonesia 2045.
Selain itu, keberadaan SPPG di berbagai daerah juga diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar melalui penyerapan tenaga kerja.
“Kita semua mendukung program MBG ini. Tetapi pelaksanaannya harus benar-benar sesuai juklak dan juknis, terutama menyangkut kualitas makanan, waktu produksi, pengemasan dan distribusinya. Jangan sampai niat baik program ini justru menimbulkan persoalan,” pungkasnya.
