PONOROGO, KANALINDONESIA.COM: Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Negeri (Kejari) Ponorogo kembali mendalami dugaan korupsi tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD Ponorogo. Pada Kamis (3/9/2026), penyidik memeriksa empat anggota DPRD Ponorogo sebagai saksi untuk tersangka SN dan FS.
Keempat anggota dewan yang menjalani pemeriksaan tersebut yakni Imam Mustofa, Eko Priyo Utomo, Fikso Rubianto, dan Suhari. Penyidik meminta keterangan mereka untuk memperkuat konstruksi perkara yang masih dalam tahap penyidikan.
Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari Ponorogo I Komang Ugra Jagiwirata membenarkan pemeriksaan empat anggota DPRD tersebut. Ia mengatakan penyidik masih terus menggali keterangan dari sejumlah saksi untuk mengungkap perkara secara menyeluruh.
“Penyidik terus melakukan pendalaman kasus sehingga pemeriksaan saksi masih terus dilakukan,” ujar I Komang Ugra Jagiwirata, Kamis (3/9/2026).
Dua Tersangka Sudah Ditahan
Kejari Ponorogo sebelumnya menetapkan dua tersangka dalam perkara ini. Penyidik lebih dahulu menetapkan FS, Kepala Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Ponorogo, sebagai tersangka pada 4 Agustus 2026.
Dua hari kemudian, pada 6 Agustus 2026, penyidik menetapkan SN sebagai tersangka kedua. SN merupakan mantan Ketua DPRD Ponorogo periode 2019–2024 yang kini menjadi anggota DPRD Ponorogo periode 2024–2029.
Penyidik menduga FS berperan dalam proses penyusunan kajian besaran tunjangan perumahan. Sementara itu, penyidik menduga SN memerintahkan perubahan nilai hasil kajian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP).
Berdasarkan keterangan yang disampaikan Kejari Ponorogo, perubahan nilai tersebut mencapai sekitar 15 persen dari hasil penilaian KJPP. Penyidik kemudian mendalami penggunaan nilai tersebut sebagai dasar pembayaran tunjangan perumahan DPRD.
Kerugian Negara Diperkirakan Rp3,6 Miliar
Kejari Ponorogo memperkirakan perkara dugaan korupsi tunjangan perumahan tersebut menimbulkan kerugian keuangan negara sekitar Rp3,6 miliar.
Perkara itu berkaitan dengan pemberian tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota DPRD Ponorogo periode 2023–2026. Penyidik masih melakukan pendalaman untuk memastikan seluruh rangkaian pemberian tunjangan dan potensi keterlibatan pihak lain.
Dalam perkembangan penyidikan, Kejari Ponorogo juga telah menyita uang yang berkaitan dengan perkara tersebut. Total uang yang disita hingga pertengahan Agustus 2026 mencapai Rp3,037 miliar.
Penyitaan itu berasal dari tiga tahap. Penyidik menyita Rp748 juta pada 6 Agustus, Rp1,240 miliar pada 11 Agustus, dan Rp1,049 miliar pada 12 Agustus 2026, hingga jumlah total mencapai Rp3,037 miliar.
Penyidik Dalami Hasil Appraisal
Penyidik juga mendalami proses penentuan besaran tunjangan melalui hasil appraisal. Kejari Ponorogo sebelumnya menggandeng Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) untuk mengevaluasi hasil penilaian tersebut.
Langkah tersebut bertujuan menguji kembali kewajaran nilai yang menjadi dasar pemberian tunjangan perumahan kepada pimpinan dan anggota DPRD.
Kejari Ponorogo juga mendalami temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada 2022 terkait ketidakwajaran besaran tunjangan perumahan. Penyidik menelusuri kaitan temuan tersebut dengan penetapan nilai tunjangan pada periode berikutnya.
Pemeriksaan terhadap Imam Mustofa, Eko Priyo Utomo, Fikso Rubianto, dan Suhari menjadi bagian dari rangkaian penyidikan yang masih berjalan. Penyidik masih berupaya mengungkap seluruh fakta, menghitung secara final kerugian negara, serta menentukan kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat.
