PONOROGO, KANALINDONESIA.COM: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) saat ini tengah berada di Kabupaten Ponorogo untuk menghitung besaran kerugian keuangan negara terkait kasus dugaan korupsi tunjangan perumahan DPRD Ponorogo. Proses audit mendalam ini telah berlangsung selama beberapa hari guna memastikan nilai pasti kerugian yang dialami negara.
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Ponorogo, Zulmar Adhy Surya, menyatakan bahwa pihaknya masih menunggu hasil final penghitungan dari lembaga pengawas tersebut. Menurutnya, angka kerugian negara berpotensi mengalami penambahan setelah audit resmi selesai.
“Kita tunggu saja hasilnya seperti apa, hitungannya apakah bertambah atau berkurang, tapi yang jelasnya mungkin bertambah,” ujar Zulmar Adhy Surya.
Zulmar menegaskan bahwa penanganan perkara ini tidak hanya berfokus pada upaya penindakan hukum semata, melainkan juga mencakup perbaikan tata kelola pemerintahan dan pemulihan kerugian negara.
Komitmen tersebut dibuktikan melalui langkah-langkah konkret yang selama ini diterapkan dalam penyelesaian berbagai perkara hukum.
Terkait penetapan tersangka, Kejari Ponorogo mendasarkannya secara objektif pada hasil proses penyelidikan dan penyidikan yang cermat.
Penerapan unsur kesalahan atau mens rea difokuskan langsung pada perbuatan yang dilakukan oleh yang bersangkutan sendiri, sehingga kecil kemungkinan adanya unsur keterlibatan pihak lain.
Pihak kejaksaan memastikan akan segera mengumumkan hasil akhir penghitungan kerugian negara tersebut kepada publik setelah seluruh proses audit dari BPKP rampung sepenuhnya.
