SURABAYA KANALINDONESIA COM :
Komisi C DPRD Jawa Timur mempertanyakan kontribusi hasil kinerja BUMD tahun buku 2025 yang telah direalisasikan dan disetorkan pada 2026 justru meningkat. Namun di sisi lain, target penerimaan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dalam P-APBD 2026 malah turun.
Sorotan Komisi C ini disampaikan Juru Bicara Komisi C DPRD Jatim, Fuad Benardi lewat laporan Komisi C DPRD Jatim terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Jatim 2026 Sidang Paripurna DPRD Jawa Timur, Senin (7/9/2026)
Fuad menyebut target penerimaan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ditetapkan sebesar Rp494,342 miliar. Angka tersebut disebutnya turun sekitar Rp3,058 miliar dibanding target APBD murni 2026 sebesar Rp497,4 miliar.
“Adapun kontribusi penerimaan dari hasil kinerja BUMD tahun buku 2025 yang telah direalisasikan dan disetorkan pada tahun 2026 mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp509.790.834.499,76,” kata Fuad dalam rapat paripurna DPRD Jatim tersebut.
Padahal Komisi C mencatat sejumlah BUMD mampu memberikan setoran lebih tinggi dibanding target awal.
Bank Jatim misalnya menjadi penyumbang terbesar. Dari target Rp425 miliar, setoran meningkat menjadi sekitar Rp434,67 miliar, atau bertambah Rp9,67 miliar.
Diikuti PT BPR Jatim meningkat dari Rp11 miliar menjadi sekitar Rp13,07 miliar, naik Rp2,07 miliar.
Sedang PT SIER juga mencatat peningkatan dari sekitar Rp16,24 miliar menjadi Rp19,2 miliar atau bertambah sekitar Rp2,96 miliar.
Sementara PT Air Bersih Jatim naik dari Rp1,3 miliar menjadi sekitar Rp1,43 miliar. PT PWU Jatim meningkat dari Rp1,9 miliar menjadi sekitar Rp2,02 miliar.
Begitu pula PT JGU naik dari Rp1,2 miliar menjadi Rp1,3 miliar dan PT PJU dari Rp34,5 miliar menjadi Rp35 miliar.
Trend peningkatan ini sayangnya tidak terjadi si seluruh BUMD, sebab PT Jamkrida Jatim justru mengalami penurunan setoran dari Rp3,2 miliar menjadi Rp3,1 miliar.
Sedangkan PT Askrida belum menyetorkan dividen. Dalam laporan Komisi C disebutkan, kondisi tersebut mengacu pada surat OJK Nomor S-37/PD.1/2026 tanggal 13 Mei 2026 terkait larangan pembagian dividen.
Karenanya Komisi C Minta BUMD Jangan Sekadar Setor Dividen.
Fuad menegaskan, Komisi C tidak ingin BUMD hanya berorientasi pada setoran dividen. Kinerja perusahaan daerah harus diperkuat agar mampu memberikan kontribusi lebih besar terhadap perekonomian sekaligus Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Komisi C, kata politikus PDIP, mendorong seluruh BUMD meningkatkan kinerja, memperkuat kualitas pengelolaan usaha, meningkatkan efisiensi, serta mengoptimalkan seluruh potensi bisnis yang dimiliki.
“Seluruh aset dan sumber daya yang dimiliki BUMD harus terus diarahkan pada optimalisasi pemanfaatan aset secara produktif, efisien, dan memberikan nilai tambah bagi perusahaan maupun daerah,” demikian laporan Komisi C.
Komisi C juga mendorong adanya kerja sama antarbUMD untuk menciptakan sinergi usaha dan meningkatkan skala ekonomi.
Selain itu, setiap BUMD diminta memperkuat perencanaan bisnis dan pengelolaan keuangan melalui penyusunan business plan, laporan keuangan yang akuntabel, serta RKAP yang realistis, terukur, dan berorientasi pada peningkatan kinerja.
BUMD Bermasalah Diminta Direstrukturisasi
Sorotan Komisi C tidak berhenti pada besaran setoran dividen. DPRD Jatim juga meminta evaluasi terhadap pembentukan dan pengembangan BUMD maupun BLUD.
Komisi C menilai keberadaan perusahaan daerah harus benar-benar didasarkan pada kebutuhan, potensi usaha, serta kemampuan memberikan manfaat bagi daerah.
Bagi BUMD yang mengalami kendala kinerja, Komisi C mendorong dilakukan restrukturisasi secara menyeluruh.
Restrukturisasi tersebut mencakup kelembagaan, tata kelola, keuangan hingga model bisnis.
