SIDOARJO,KANALINDONESIA.COM : Puluhan mantan karyawan Minara Brantas Gas (MBG) yang tercatat sebagai anggota Koperasi Cahaya Gas Wunut Sidoarjo menagih hak mereka yang hingga kini diduga belum diselesaikan. Persoalan tersebut mencakup Sisa Hasil Usaha (SHU) serta pengembalian iuran wajib anggota. Senin (14/09/2026).
Sebanyak 28 eks karyawan MBG meminta pendampingan Ketua LSM Java Corruption Watch (JCW), Sigit Imam Basuki, untuk mempertanyakan kejelasan hak mereka kepada Koperasi Jaya Gas Sidoarjo.
Sigit mengatakan, berdasarkan keterangan yang diterima dari para anggota, masing-masing karyawan sebelumnya telah menyetorkan iuran wajib sebesar Rp1 juta kepada koperasi. Namun, persoalan muncul karena pembayaran SHU disebut terakhir diterima anggota pada 2016.
“Terakhir anggota menerima SHU itu pada 2016. Setelah itu, mulai 2017 sampai sekarang, menurut keterangan anggota, belum pernah lagi menerima pembayaran SHU,” ujar Sigit.
Tak hanya SHU, persoalan juga menyangkut status iuran wajib anggota. Para eks karyawan yang telah mengundurkan diri dari perusahaan mengaku hingga kini masih mempertanyakan kapan dan bagaimana hak-hak mereka tersebut dikembalikan.
JCW juga menyoroti minimnya keterbukaan koperasi kepada anggota. Menurut Sigit, para anggota mempertanyakan tidak adanya Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang menjadi forum penting untuk menyampaikan pertanggungjawaban dan kondisi koperasi kepada anggota.
“Kami mempertanyakan, selama ini RAT-nya seperti apa. Anggota berhak mendapatkan informasi mengenai pengelolaan koperasi, termasuk SHU dan hak-hak mereka,” tegasnya.
Sigit mengaku pihaknya juga memperoleh bukti berupa data pembayaran dana yang disebut berkaitan dengan SHU kepada sejumlah anggota. Dalam dokumen perjanjian yang diterima JCW, terdapat klausul mengenai pemberian dana talangan sebesar Rp5 juta untuk pembayaran SHU serta Rp1 juta sebagai pengembalian iuran wajib.
Dokumen tersebut juga menyebutkan bahwa besaran pasti SHU akan disampaikan setelah dilakukan audit. Apabila hasil audit menunjukkan nilai SHU lebih besar dari dana talangan Rp5 juta, kelebihan pembayaran disebut akan diberikan setelah adanya pembayaran invoice dari perusahaan.
Bagi JCW, keberadaan dokumen tersebut justru menimbulkan pertanyaan lebih jauh mengenai mekanisme pembayaran SHU kepada anggota serta transparansi pengelolaan koperasi.
“Kalau nominal keseluruhan hak anggota, kami belum bisa memastikan. Yang paling mengetahui tentu pihak koperasi. Karena itu, kami meminta keterbukaan dan penjelasan secara resmi kepada anggota,” kata Sigit.
JCW menilai persoalan tersebut tidak semestinya dibiarkan berlarut-larut. Apalagi para anggota yang kini telah berstatus sebagai eks karyawan tetap memiliki hak yang menurut mereka belum diselesaikan.
“Kami meminta hak 28 eks karyawan ini segera dibayarkan secara keseluruhan sesuai perhitungan yang sah. Jangan sampai anggota hanya diminta memenuhi kewajiban, tetapi ketika menuntut hak justru tidak mendapatkan kepastian,” tegasnya.
Selain meminta pembayaran hak anggota, JCW juga mendorong Koperasi Cahaya Gas Wunut untuk membuka ruang pertanggungjawaban melalui RAT maupun Rapat Anggota Luar Biasa (RALB), sehingga persoalan tersebut dapat dibahas secara terbuka dan tidak terus menjadi polemik.
Menurut Sigit, audit dan keterbukaan data menjadi penting untuk memastikan berapa sebenarnya nilai SHU yang menjadi hak masing-masing anggota, termasuk status pengembalian iuran wajib.
“Kalau memang ada perhitungan dan audit, mari dibuka secara transparan. Anggota jangan terus berada dalam ketidakpastian. Kami meminta persoalan ini segera diselesaikan secara terang dan terbuka,” pungkasnya.
Hingga berita ini ditulis, pihak Koperasi Cahaya Gas Wunut Sidoarjo belum memberikan keterangan resmi terkait tuntutan 28 eks karyawan MBG tersebut.
