SURABAYA KANALINDONESIA.COM : Pelaksanaan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jatim memang masih 3 tahun lagi. Namun biaya pelaksanaannya sudah mulai dibahas di DPRD Jatim. Diperkirakan agenda politikK ini akan membutuhkan biaya sekitar 1 Triliun lebih.
Agar bisa dianggarkan , dana Pilgub ini akan masuk pada pos dana Cadangan APBD Jatim hingga pelaksanaan Pilgub 2029 mendatang.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dalam sidang Paripurna DPRD Jatim beberapa waktu lalu sudah mengusulkan pembentukan dana cadangan sebesar Rp600 miliar yang disisihkan bertahap melalui APBD 2027 hingga 2029 untuk mempersiapkan pendanaan Pilgub setelah masa jabatan 2025–2030.
Rinciannya, dana cadangan diusulkan sebesar Rp275 miliar pada 2027, Rp200 miliar pada 2028, dan Rp125 miliar pada 2029. Pemprov Jatim menilai skema tersebut diperlukan agar kebutuhan pendanaan Pilgub tidak seluruhnya dibebankan kepada APBD dalam satu tahun anggaran.
Menanggapi usulan Gubernur Jatim itu,
anggota Fraksi PPP–PSI DPRD Jawa Timur Nurul Huda, mengingatkan agar penyisihan anggaran untuk Pilgub tidak mengorbankan program-program yang menjadi kebutuhan masyarakat.
“Fraksi Kami setuju ada tabungan untuk Pilgub, namun jangan sampai tabungan untuk pesta demokrasi, membuat rakyat kelaparan,” kata Huda, Senin (14/9/2026)
Karena itu Fraksi PPP-PSI kata Huda jika nantinya pelaksanaan Pilgub nya diundur atau tidak jadi dilaksanakan (secara langsung ) mengusulkan dana cadangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur sebesar Rp600 miliar dikembalikan untuk program prioritas masyarakat.
Huda mengatakan usulan ini juga tertuang
pada pandangan Umum Fraksinya terhadap Raperda tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur dalam rapat paripurna, pada Sidang Paripurna lalu
Nurul Huda mengatakan Fraksi PPP–PSI pada prinsipnya memahami pembentukan dana cadangan sebagai bagian dari perencanaan pendanaan Pilgub.
“Kami Fraksi PPP-PSI DPRD Jawa Timur memahami Pembentukan Dana Cadangan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur merupakan kebutuhan strategis dalam pengelolaan keuangan daerah,” ujar Huda.
“Dana Cadangan berfungsi untuk menjamin ketersediaan Pilkada secara bertahap, menjaga stabilitas APBD serta mendukung kelancaran demokrasi daerah,” sambungnya.
Namun, lanjut Huda kepentingan masyarakat tetap lah jadi prioritas utama.
Kareanya Fraksi PPP–PSI juga meminta Pemprov Jatim memastikan besaran dana cadangan tetap rasional di tengah kebutuhan pembiayaan berbagai sektor.
“Dalam rangka mendorong efisiensi di tengah kebutuhan rakyat untuk program/kegiatan stunting, kemiskinan, pendidikan, kesehatan dan infrastruktur, maka kami harus pastikan besaran Dana Cadangan ini rasional, jangan sampai ‘terlalu gemuk’ dengan program rakyat dikorbankan,” ujarnya.
Fraksi PPP-PSI sambung Huda juga meminta penjelasan mengenai sumber penyisihan dana cadangan setiap tahun dan kemungkinan dampaknya terhadap program prioritas.
“Harus dijelaskan dari pos mana alokasi sumber penyisihan Dana Cadangan setiap tahun dan apakah akan memotong anggaran program prioritas seperti kesehatan, pendidikan, kemiskinan dan infrastruktur,” kata Huda.
Selain persoalan sumber dan dampak fiskal, Fraksi PPP–PSI juga menyoroti aspek transparansi dan pengawasan dana cadangan tersebut.
“Dana Cadangan bukan ‘dana siluman’, harus transparan, akuntabel, dan tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan politik praktis dan masyarakat berhak tahu berapa, untuk apa, dan dikelola bagaimana,” ujarnya.
Huda juga meminta adanya jaminan agar dana cadangan Pilgub tidak digunakan untuk kepentingan pemenangan salah satu calon atau kegiatan di luar penyelenggaraan Pilgub.
“Harus ada jaminan yang diberikan agar Dana Cadangan ini tidak digunakan untuk kepentingan pemenangan salah satu calon atau kegiatan non-Pilgub,” katanya.
