BEKASI, KANALINDONESIA.COM: Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) kembali bergerak.
Kali ini, penyidik mendatangi kediaman Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR) Kementerian ATR/BPN, Lampri, di kawasan Jatiwaringin, Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, Jumat (18/9/2026).
Penggeledahan yang berlangsung hingga malam hari itu menjadi bagian dari upaya KPK mengurai lebih jauh perkara yang sebelumnya telah menyeret sejumlah pejabat pemerintah dan pihak swasta.
Dari kediaman Lampri, penyidik membawa empat koper setelah melakukan pemeriksaan selama hampir tiga jam. Dua koper tampak berwarna merah, sementara dua lainnya berwarna hitam.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik mengamankan sejumlah dokumen serta barang bukti elektronik yang dinilai memiliki keterkaitan dengan perkara.
Barang-barang tersebut, menurut KPK, memuat petunjuk yang berkaitan dengan dugaan aliran uang dalam perkara di lingkungan ATR/BPN. Seluruh temuan tersebut selanjutnya akan dianalisis dan dicocokkan dengan alat bukti lain yang telah dimiliki penyidik.
JEJAK DIGITAL IKUT DITELUSURI
Penyitaan barang bukti elektronik menjadi salah satu perhatian dalam penggeledahan tersebut. Data elektronik dapat membantu penyidik menelusuri komunikasi maupun hubungan antar-pihak yang berkaitan dengan proses pengurusan HGB.
Namun, KPK belum mengungkap secara rinci isi komunikasi atau data elektronik yang diamankan dari rumah Lampri. Begitu pula dengan pihak-pihak yang disebut di dalamnya maupun nilai aliran dana yang sedang ditelusuri.
Karena itu, temuan tersebut masih berada dalam tahap pemeriksaan. Penyidik perlu menguji dan menghubungkan setiap informasi digital dengan dokumen, keterangan saksi, serta alat bukti lainnya sebelum menarik kesimpulan mengenai rangkaian dugaan tindak pidana.
PENGGELEDAHAN MENYEBAR KE SEJUMLAH LOKASI
Penggeledahan rumah Lampri bukan langkah tunggal dalam pengembangan perkara. Sehari sebelumnya, KPK juga melakukan penggeledahan di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Sejumlah ruangan pejabat diperiksa, termasuk ruang kerja Lampri serta beberapa ruangan direktorat lain yang berkaitan dengan proses pertanahan.
Pada Jumat (18/9/2026), penyidik juga bergerak ke kantor PT Summarecon Agung Tbk di Jakarta Timur. Dari lokasi tersebut, KPK mengamankan berbagai dokumen dan barang bukti elektronik yang berkaitan dengan perkara, termasuk dokumen terkait sertifikat HGB serta dokumen perusahaan.
Rangkaian penggeledahan di kantor kementerian, perusahaan swasta, hingga kediaman tersangka menunjukkan bahwa penyidik tengah mengumpulkan bukti dari berbagai sumber untuk menyusun hubungan antar-pihak dalam perkara tersebut.
BERAWAL DARI OTT ATR/BPN
Perkara ini mencuat setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Kementerian ATR/BPN pada September 2026.
Dalam pengembangan kasus tersebut, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka. Salah satunya adalah Lampri.
KPK juga mengumumkan penyitaan barang bukti berupa uang dan barang elektronik dengan nilai keseluruhan sekitar Rp106,3 miliar dalam rangkaian OTT tersebut.
Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan suap dalam proses pengurusan HGB PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
KPK juga menyebut adanya dugaan pemberian uang sekitar Rp300 juta dari pihak Summarecon kepada pihak-pihak di lingkungan ATR/BPN sebelum OTT berlangsung. Informasi tersebut merupakan bagian dari konstruksi perkara yang masih dikembangkan penyidik.
DELAPAN ORANG TELAH DITETAPKAN TERSANGKA
Selain Lampri, KPK menetapkan sejumlah pihak lain sebagai tersangka dalam perkara tersebut.
