SIDOARJO,KANALINDONESIA.COM : Wakil Bupati Sidoarjo Hj. Mimik Idayana, S.AP., geram saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) pembangunan rumah pompa di Desa Sidokare, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Senin (28/9/2026).
Dalam sidak tersebut, Wabup Mimik menemukan sejumlah persoalan yang menjadi sorotan serius, mulai dari material yang disebut tidak sesuai spesifikasi hingga minimnya tenaga pekerja di lokasi proyek.
Proyek pembangunan rumah pompa dengan nilai anggaran sekitar Rp2,928 miliar tersebut diketahui memiliki masa pelaksanaan mulai 28 Agustus hingga 23 Desember 2026, yang dikerjakan oleh CV. Putra Utama Perkasa.
Saat berada di lokasi, Wabup Mimik mempertanyakan progres pekerjaan yang dinilai tidak sebanding dengan besarnya anggaran yang digelontorkan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
Lebih mengejutkan, di lokasi hanya terlihat sekitar empat orang pekerja. Bahkan, aktivitas pekerjaan disebut tidak berjalan maksimal karena material yang dibutuhkan belum lengkap.
“Di tiga lokasi,saat ini ada proyek pembangunan rumah pompa. Nilainya besar-besar. Mending dibuat embung untuk menampung debit air hujan. Nantinya juga bisa dimanfaatkan sebagai tempat wisata, selain untuk antisipasi banjir,” tegas Mimik.
Mimik juga menyoroti material besi yang menurut hasil pengecekan di lapangan tidak sesuai dengan spesifikasi yang seharusnya digunakan.
Ia menyebut, terdapat material besi yang seharusnya menggunakan ukuran tertentu, namun yang datang ke lokasi justru berukuran lebih kecil.
“Besi yang seharusnya ukuran 12, yang dikirim ukuran 10. Kemudian besi ulir yang seharusnya ukuran 10, yang dikirim ukuran 8. Bahkan ada yang seharusnya ukuran 10, faktanya yang datang hanya ukuran 6,” ungkapnya.
Menurut Mimik, persoalan tersebut tidak boleh dianggap sepele karena menyangkut kekuatan dan fungsi bangunan yang dibiayai menggunakan uang rakyat melalui APBD Kabupaten Sidoarjo.
“Ini anggaran APBD, jangan dibuat main-main. Jangan asal bagi pekerjaan, tetapi kekuatan dan fungsinya harus diperhitungkan. Kalau spesifikasinya tidak sesuai, ini sudah menyalahi aturan,” tegasnya.
Ia meminta seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan proyek agar bekerja secara profesional dan mengikuti prosedur serta spesifikasi yang telah ditetapkan dalam kontrak.
Mimik juga mempertanyakan minimnya tenaga kerja di lokasi proyek. Dengan nilai pekerjaan hampir Rp3 miliar, dirinya menilai kondisi tersebut patut dipertanyakan.
“Anggaran hampir Rp3 miliar, pekerjanya hanya empat orang. Itu pun tadi hanya duduk-duduk karena materialnya tidak lengkap. Saya tanya mau mengerjakan apa, ternyata bahan yang dibutuhkan memang tidak ada,” ujarnya.
Menurutnya, pembangunan rumah pompa merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam menangani persoalan banjir. Karena itu, kualitas pembangunan tidak boleh dikorbankan hanya demi mengejar pekerjaan atau keuntungan proyek.
“Pemerintah Kabupaten sudah maksimal untuk mengatasi banjir. Pompa-pompa ini dibuat untuk mengatasi banjir. Jangan sampai pembangunan yang tujuannya untuk kepentingan masyarakat justru dikerjakan tidak sesuai spesifikasi,” katanya.
Ia menegaskan tidak ingin persoalan serupa kembali terjadi pada proyek-proyek pemerintah lainnya.
“Kontraktor harus bekerja profesional. Jangan karena ini uang APBD kemudian pekerjaannya asal-asalan. Kita akan awasi satu per satu agar pembangunan di Sidoarjo ke depan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Inspektorat Kabupaten Sidoarjo, Andjar Surjadianto, yang turut hadir dalam sidak menyatakan pihaknya akan menindaklanjuti temuan yang disampaikan Wabup Mimik.
“Kami akan menindaklanjuti hasil sidak Bu Wabup siang ini,” pungkas Andjar.
