SIDOARJO,KANALINDONESIA.COM : Proyek peningkatan jalan di Desa Kedung Banteng, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, menuai sorotan. Proyek yang menelan anggaran sekitar Rp3 miliar tersebut ditemukan memiliki sejumlah persoalan teknis dalam perencanaan maupun pelaksanaan di lapangan.
Temuan itu mencuat saat Wakil Bupati Sidoarjo Hj. Mimik Idayana, S.AP., melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi proyek. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian serius adalah rencana peninggian badan jalan beton sepanjang kurang lebih 700 meter. Rabu (30/09/2026).
Berdasarkan kondisi di lapangan, badan jalan akan ditinggikan sekitar 40 hingga 60 sentimeter dari kondisi sebelumnya. Persoalannya, elevasi jalan tersebut justru berpotensi lebih tinggi dibandingkan halaman dan bangunan rumah warga di sekitarnya.
Kondisi tersebut dinilai sangat rawan menimbulkan persoalan baru, terlebih kawasan Desa Kedung Banteng selama ini dikenal sebagai salah satu wilayah yang kerap terdampak banjir saat musim penghujan.
Hal itu disampaikan langsung Kepala Desa Kedung Banteng, Budi, saat mendampingi sidak Wabup Mimik.
“Kalau musim penghujan, area sekitar Desa Kedung Banteng selalu banjir, Bu Wabup,” kata Budi.
Mendengar penjelasan tersebut, Mimik kemudian meminta konfirmasi langsung kepada warga yang rumahnya berada di sekitar lokasi proyek.
“Benar, Bu, kalau musim hujan area sekitar sini selalu banjir?” tanya Mimik.
“Inggih, Bu. Di area sekitar sini selalu banjir, Bu Wabup,” jawab warga.
Mendengar keluhan tersebut, Mimik justru menyampaikan permintaan maaf kepada warga. Ia menilai kondisi jalan yang lebih tinggi dari halaman rumah berpotensi membuat air justru masuk ke rumah warga ketika hujan deras terjadi.
“Kami dari Pemerintah Daerah Sidoarjo minta maaf sebesar-besarnya. Nanti kalau musim penghujan, air bisa masuk ke rumah panjenengan, karena jalan lebih tinggi dari halaman rumah,” ujar Mimik kepada warga.
Menurut Mimik, persoalan tersebut seharusnya sudah menjadi bagian penting dalam perencanaan proyek. Jangan sampai peningkatan jalan yang seharusnya memberikan manfaat bagi masyarakat justru memunculkan persoalan baru bagi warga.
Selain persoalan elevasi jalan, Mimik juga menemukan sejumlah pekerjaan yang menurutnya perlu segera diperbaiki. Salah satunya terkait pemasangan box culvert yang dinilai belum dikerjakan secara sempurna.
“Banyak temuan pemasangan box culvert yang hanya diletakkan saja, tidak ditambal dengan adonan semen. Ini harus ditambah dan diperbaiki,” tegasnya.
Ia juga menyoroti sejumlah pemasangan yang dinilai kurang presisi sehingga berpotensi mengganggu kelancaran aliran air.
“Banyak sekali pasangannya kurang pas, sehingga bisa mengganggu jalannya air. Sungai ini juga sebenarnya perlu dinormalisasi,” lanjut Mimik.
Tak hanya itu, konstruksi pengamanan tebing atau plengsengan juga menjadi perhatian. Menurut Mimik, penanganan tidak semestinya hanya dilakukan pada satu sisi apabila kondisi lapangan membutuhkan penguatan di kedua sisi.
“plengsengan ini tidak harus sebelah kiri saja. Seharusnya dua-duanya kalau memang kondisi lapangan membutuhkan,” ujarnya.
Mimik mempertanyakan bagaimana proses perencanaan proyek tersebut hingga menghasilkan desain peninggian jalan yang cukup signifikan di kawasan yang justru memiliki persoalan banjir.
“Ini peninggian jalan sampai 40 sampai 60 sentimeter. Sedangkan rumah warga di sebelah kanan lebih rendah. Ini akan ada permasalahan baru. Rumah warga nanti bisa seperti kolam karena lebih rendah dari jalan,” ungkapnya.
Ia menegaskan, persoalan tersebut tidak boleh dibiarkan. Pemerintah daerah harus segera mencari solusi agar proyek bernilai miliaran rupiah tersebut tidak berujung merugikan masyarakat.
