JAKARTA, KANALINDONESIA.COM: Kepala Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN), Jenderal Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M., memperkuat koordinasi lintas lembaga untuk mempercepat pelaksanaan program reforma agraria. Salah satu langkahnya, Dedi berdiskusi dengan pimpinan Badan Bank Tanah di Wisma Nusantara, Jakarta, Kamis (8/10/2026), guna bertukar pengalaman dan menjajaki peluang kolaborasi.
Pertemuan di Ruang Kepala Badan Pelaksana Bank Tanah tersebut berlanjut dengan makan siang di lantai 7 Wisma Nusantara. Kedua pihak memanfaatkan agenda itu untuk membahas pengalaman pengelolaan tanah, pemberdayaan masyarakat, serta arah kebijakan reforma agraria ke depan.
Dedi menegaskan bahwa keberhasilan reforma agraria membutuhkan kerja bersama antarlembaga. Menurutnya, komunikasi dan koordinasi yang konsisten dapat membantu setiap institusi menyelaraskan program sesuai tugas dan kewenangannya.
“Hari ini saya menemui pimpinan Bank Tanah. Kita berdiskusi dan bertukar pengalaman tentang bagaimana bersama-sama mendukung pelaksanaan reforma agraria agar semakin memberikan manfaat bagi rakyat,” ujar Dedi.
Ia juga mendorong setiap lembaga memperkuat kolaborasi agar pelaksanaan program reforma agraria berjalan terarah dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Reforma agraria merupakan pekerjaan bersama. Karena itu komunikasi, koordinasi dan sinergi antarlembaga sangat penting agar setiap langkah yang kita lakukan dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi rakyat,” katanya.
Bank Tanah Paparkan Pengalaman Pengelolaan Tanah
Dalam diskusi tersebut, Kepala Badan Pelaksana Bank Tanah Hakiki Sudrajat memaparkan pengalaman lembaganya dalam menyediakan dan mengelola tanah untuk berbagai kepentingan, termasuk mendukung reforma agraria.
Bank Tanah juga berbagi pengalaman mengenai pelaksanaan reforma agraria di atas Hak Pengelolaan (HPL), penataan akses, serta pemberdayaan masyarakat. Pengalaman tersebut menjadi bahan pertukaran gagasan untuk memperkuat pelaksanaan program sesuai kewenangan masing-masing lembaga.
Pada kesempatan yang sama, Dedi memaparkan cetak biru dan peta jalan BRAN periode 2026–2029. Ia menjelaskan arah pembangunan kelembagaan, penguatan basis data agraria, penyusunan program kerja, serta sejumlah agenda prioritas yang akan menjadi perhatian BRAN.
Penyusunan peta jalan tersebut menjadi bagian dari upaya membangun fondasi kelembagaan sekaligus menentukan arah kerja yang terukur dalam pelaksanaan reforma agraria.
Enam Agenda Prioritas 100 Hari Pertama BRAN
Pada tahap awal kepemimpinannya, Dedi memprioritaskan konsolidasi kelembagaan dan penyusunan program kerja yang memiliki sasaran jelas. BRAN mengarahkan target 100 hari pertama untuk memperkuat fondasi organisasi sekaligus menyiapkan langkah strategis dalam menangani persoalan agraria.
Sejumlah agenda yang menjadi perhatian meliputi:
Memetakan dan menangani kasus-kasus agraria prioritas.
Memperkuat kanal komunikasi dan layanan pengaduan masyarakat.
Membangun serta memperkuat basis data agraria.
Menyusun program dan rencana kerja kelembagaan.
Menyiapkan regulasi pendukung operasional BRAN.
Meningkatkan koordinasi dengan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan pemangku kepentingan lainnya.
Dedi menilai, tahap awal pembentukan kelembagaan memerlukan perencanaan yang matang agar setiap program memiliki sasaran, tahapan, dan arah pelaksanaan yang jelas.
“100 hari pertama ini kita gunakan untuk membangun fondasi yang kuat. Kita menyusun program secara terukur, memperkuat koordinasi dan memastikan setiap langkah memiliki arah yang jelas,” ungkapnya.
BRAN Perkuat Basis Data Agraria
Selain konsolidasi kelembagaan, Dedi menempatkan penguatan data sebagai salah satu perhatian utama dalam penyusunan kebijakan reforma agraria. Menurutnya, data yang akurat, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan akan membantu lembaga menentukan prioritas serta merancang program secara lebih tepat.

