SIDOARJO, KANALINDONESIA.COM : Sejumlah pejabat tinggi negara mengunjungi Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Desa Tambakrejo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat peran koperasi desa dalam mendukung distribusi barang bersubsidi, penyaluran bantuan sosial, serta menjaga stabilitas harga pangan. Kamis (15/10/2026).
Rombongan yang hadir di antaranya Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Direktur Utama Perum Bulog Letjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani, serta Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi. Turut hadir Wakil Bupati Sidoarjo Hj. Mimik Idayana.
Dalam arahannya, Menko Pangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa KDMP harus dikelola secara profesional dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat desa. Menurutnya, koperasi tidak hanya menjadi tempat penyediaan kebutuhan pokok, tetapi juga berperan dalam memastikan barang bersubsidi dan bantuan pemerintah dapat diterima masyarakat yang berhak.
“Ini milik desa, dikelola oleh kepala desa dan ketua koperasi, dibantu manajer untuk melayani seluruh masyarakat,” tegas Zulkifli Hasan.
Ia menjelaskan, KDMP diharapkan menjadi pusat pelayanan kebutuhan masyarakat, mulai dari penyediaan beras dan pupuk bersubsidi hingga berbagai kebutuhan lain yang menjadi bagian dari program pemerintah.
Dalam kesempatan tersebut, Zulkifli juga menyinggung pentingnya menjaga keterjangkauan harga beras, terutama saat musim kemarau ketika masyarakat berpotensi menghadapi tekanan kenaikan harga pangan.
Ia mencontohkan, beras yang dijual di pasaran dengan harga sekitar Rp16.000 per kilogram dapat disediakan melalui program beras bersubsidi dengan harga Rp12.500 per kilogram di lokasi tersebut. Kebijakan ini diharapkan membantu masyarakat memperoleh bahan pangan dengan harga yang lebih terjangkau.
Selain menyediakan kebutuhan pokok, koperasi desa juga diharapkan berperan dalam menjaga harga gabah petani. Apabila harga gabah di pasaran mengalami penurunan, koperasi dapat membantu menyerap hasil panen dengan mengacu pada ketentuan harga pemerintah dan mekanisme pembelian Bulog.
“Kalau harga di luar jatuh, koperasi diharapkan ikut menjaga agar hasil panen petani tetap terserap dengan harga yang sesuai ketentuan pemerintah,” ujarnya.
Pengelolaan Harus Transparan dan Tepat Sasaran
Zulkifli Hasan juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap penyaluran bantuan sosial agar tidak salah sasaran. Ia meminta kepala desa, pengurus koperasi, dan manajer KDMP bekerja sama memastikan bantuan pemerintah benar-benar diterima warga yang memenuhi kriteria.
Menurutnya, bantuan sosial, subsidi pupuk, dan subsidi energi merupakan hak masyarakat yang harus disalurkan secara tepat. Karena itu, pendataan dan pengawasan di tingkat desa perlu diperkuat untuk mencegah warga yang tidak berhak menerima bantuan justru masuk dalam daftar penerima.
“Jangan sampai yang menerima bantuan sosial justru orang kaya. Harus benar-benar masyarakat yang membutuhkan,” tegasnya.
Ia menilai keberadaan KDMP dapat mempermudah pengawasan karena pengelola berada dekat dengan masyarakat. Kepala desa dan pengurus koperasi diharapkan memahami kondisi warga sehingga dapat membantu memastikan penyaluran bantuan berlangsung lebih transparan dan akuntabel.
Dalam pengelolaannya, koperasi akan dibantu seorang manajer yang bertanggung jawab mengoordinasikan ketersediaan barang, melakukan pemesanan ketika stok menipis, serta menangani administrasi dan pembukuan. Pemerintah juga memberikan dukungan pembiayaan gaji pengelola selama dua tahun sesuai skema program yang disampaikan dalam kunjungan tersebut.
Zulkifli mengingatkan agar pengurus tidak sekadar menjalankan operasional koperasi, tetapi juga menjaga keberlanjutan usaha sehingga KDMP mampu berkembang dan memberikan manfaat jangka panjang bagi warga.
