PONOROGO, KANALINDONESIA.COM: Rencana pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat di Ponorogo mulai diikuti penataan kawasan. Pemkab meratakan delapan bangunan yang mayoritas digunakan sebagai warung kopi di Jalan Niken Gandini, Jurang Gandul, Kelurahan Kadipaten, Kecamatan Jenangan, Kamis (15/10/2026), agar area depan calon sekolah tidak lagi ditempati bangunan.
Penataan tersebut dilakukan sehari setelah anggota Ombudsman RI, Radian Syam, meninjau pelaksanaan program Sekolah Rakyat di Ponorogo dan mendorong percepatan pembangunan fasilitas permanen pada Rabu(14/10/2026). Namun, perataan delapan bangunan ini merupakan penataan lahan oleh Pemkab, bukan tanda bahwa pembangunan gedung permanen telah dimulai.
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bersama Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Ponorogo menangani perataan serta pembersihan sisa material bangunan dengan alat berat.
Kabid Ketenteraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Ponorogo, Subiantoro, menjelaskan petugas tidak membongkar bangunan secara paksa. Sebelum perataan dilakukan, pemilik masing-masing bangunan telah membongkar sendiri konstruksinya.
“Kami bukan pembongkaran ya, ini kan sudah dibongkar oleh yang pemilik bangunan itu. Ini hanya perataan,” kata Subiantoro, Kamis (15/10/2026).
Menurut dia, petugas meratakan sisa konstruksi karena area di depan Sekolah Rakyat direncanakan tidak boleh ditempati bangunan. Setelah pemilik menyelesaikan pembongkaran, petugas membantu meratakan lahan agar kawasan tersebut dapat ditata lebih lanjut.
“Kenapa kok kita ratakan? Karena di depan SR itu tidak diperbolehkan berdiri bangunan,” ujarnya.
Subiantoro menambahkan, Satpol PP telah berkomunikasi dengan para pemilik bangunan sebelum penataan dilakukan. Meski membutuhkan waktu, proses perataan berjalan tanpa kendala berarti.
Pemkab juga mengupayakan agar material yang masih layak digunakan dapat dimanfaatkan kembali oleh pemiliknya. Dengan begitu, tidak seluruh material hasil pembongkaran menjadi limbah.
“Alhamdulillah tidak ada kendala. Terus juga pemilik menyadari dan membongkar bangunannya masing-masing, yang masih bisa digunakan untuk dipergunakan,” ungkapnya.
Satpol PP turut membantu meratakan sisa bangunan karena pemilik tidak mampu menangani seluruh pekerjaan secara mandiri. Pelaksanaan di lapangan dilakukan bersama DPUPKP dengan dukungan alat berat.
“Karena warga tidak mampu, artinya akhirnya kami meratakan bekerja sama dengan DPUPKP Ponorogo,” pungkasnya.
Sebelumnya, Radian Syam meninjau pelaksanaan program Sekolah Rakyat di Ponorogo pada Rabu (14/10/2026). Ombudsman mendorong pembangunan gedung permanen agar siswa asal Ponorogo yang saat ini mengikuti pembelajaran di Madiun dapat bersekolah di daerah sendiri.
Radian mengatakan hasil pemantauan akan menjadi bahan rekomendasi kepada Kementerian Sosial, terutama untuk mendorong percepatan pembangunan fasilitas permanen. Ia berharap gedung tersebut dapat selesai pada 2027.
Selain pembangunan fisik, Ombudsman juga menyoroti keberlanjutan pengembangan keterampilan siswa, termasuk kewirausahaan dan pelatihan peternakan. Keterampilan yang telah diperoleh diharapkan terus dikembangkan sebagai bekal bagi masa depan siswa.
Perataan delapan bangunan di Jurang Gandul menjadi bagian dari penataan kawasan yang direncanakan untuk Sekolah Rakyat. Namun, pekerjaan tersebut merupakan penataan lahan oleh Pemkab Ponorogo, sedangkan percepatan pembangunan gedung permanen masih didorong melalui koordinasi dengan pemerintah pusat.
