SURABAYA, KANALINDONESIA.COM : Manajemen Rumah Potong Hewan (RPH) Surabaya membantah informasi yang menyebut sapi-sapi yang dipotong di fasilitas tersebut merupakan milik karyawan internal. Pihak RPH menegaskan, seluruh ternak yang masuk untuk dipotong telah tercatat dalam sistem berdasarkan identitas mitra jagal yang terdaftar.
Direktur Jasa dan Niaga RPH Surabaya, Megawati, mengatakan setiap mitra jagal diwajibkan memenuhi persyaratan administrasi, termasuk memiliki Kartu Tanda Mitra (KTM).
“Isu tentang sapi milik karyawan RPH baru hari ini saya dengar. Terus terang, sapi-sapi yang dipotong di tempat kami sudah terdata by system berdasarkan masing-masing mitra jagal. Semua pelaku usaha mitra jagal kami wajib memiliki Kartu Tanda Mitra (KTM),” tegas Megawati, Jumat (16/10/2026).
Bantahan tersebut disampaikan untuk menanggapi informasi mengenai dugaan kepemilikan ternak oleh pegawai internal RPH Surabaya.
Dengan adanya penjelasan manajemen, pencatatan dalam sistem dan identitas mitra jagal menjadi aspek penting untuk memastikan kejelasan asal-usul serta kepemilikan ternak yang dipotong di fasilitas tersebut.
Megawati menjelaskan, proses pemotongan sapi diawali dengan kedatangan ternak dari mitra jagal. Hewan kemudian ditempatkan di kandang penampungan sebelum memasuki area penyembelihan.
Proses penyembelihan, lanjutnya, diawasi dokter hewan dan dilakukan oleh juru sembelih halal (Juleha). Pengawasan ini merupakan bagian dari upaya menjaga kualitas daging agar memenuhi prinsip aman, sehat, utuh, dan halal (ASUH).
Setelah penyembelihan selesai, proses lanjutan, seperti pengulitan hingga pencacahan daging, menjadi tanggung jawab masing-masing mitra jagal. Tahapan tersebut berada di luar lingkup jasa pemotongan yang diberikan pengelola RPH.
Pembagian tanggung jawab ini menjadi bagian penting dalam memahami batas kewenangan pengelola fasilitas dengan aktivitas usaha para mitra jagal.
Dalam keterangannya, Megawati juga menjelaskan tarif jasa pemotongan yang berlaku di RPH Surabaya.
Untuk sapi lokal, biaya yang dikenakan sebesar Rp100.000 per ekor. Sementara itu, sapi jenis Brahman Cross (BX) dikenai biaya sebesar Rp150.000 per ekor, termasuk tambahan biaya chass yang disebut berkaitan dengan penanganan khusus berupa stunning atau pemingsanan sebelum penyembelihan.
“Kalau sapi lokal Rp100.000 per ekor, dan yang BX Rp150.000 per ekor,” terang Megawati.
Menurutnya, pemungutan retribusi dan pajak dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku, kemudian disetorkan kepada pemerintah sesuai kewenangannya.
Keterbukaan mengenai tarif, pencatatan ternak, identitas mitra jagal, serta mekanisme penyetoran menjadi aspek penting dalam pengelolaan fasilitas publik. Data administrasi tersebut juga dapat menjadi dasar untuk menjelaskan aktivitas pemotongan hewan secara transparan.
Megawati berharap para pelaku usaha peternakan dan jagal semakin memanfaatkan fasilitas pemotongan resmi yang tersedia di RPH Surabaya.
Ia juga menyinggung Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2026 yang, menurut keterangannya, mengatur kewajiban pemotongan hewan ternak di RPH.
“Kami berharap peraturan ini dapat terlaksana dengan baik agar tidak ada lagi pemotongan hewan liar di luar fasilitas resmi,” pungkasnya.
Penjelasan manajemen tersebut menegaskan bahwa pencatatan ternak dan administrasi mitra menjadi mekanisme yang diklaim diterapkan RPH Surabaya. Kejelasan data tersebut penting untuk menjaga transparansi operasional sekaligus menjawab pertanyaan publik mengenai kepemilikan ternak yang dipotong di fasilitas milik pemerintah. (SNT)
