BANDUNG BARAT, KANALINDONESIA.COM: Peringatan Hari Sumpah Pemuda 2026 di Kabupaten Bandung Barat menjadi momentum untuk mengevaluasi arah pembangunan kepemudaan. Bukan semata soal perayaan seremonial, tetapi juga menyangkut keseriusan pemerintah daerah dalam membangun komunikasi, membuka ruang partisipasi, serta memastikan keberpihakan terhadap generasi muda.
Ketua Korps Alumni KNPI Kabupaten Bandung Barat, Lili S Hambali menyoroti tidak dilaksanakannya perayaan Hari Sumpah Pemuda tepat pada hari ini 28 Oktober 2026.
Menurutnya, momentum bersejarah yang menjadi simbol persatuan dan kebangkitan pemuda Indonesia itu semestinya memperoleh perhatian yang sejalan dengan arti pentingnya bagi pembangunan bangsa.
Ia menegaskan, persoalan kepemudaan tidak boleh berhenti pada kegiatan seremonial maupun bantuan hibah kepada organisasi. Lebih dari itu, pemerintah daerah perlu membangun komunikasi yang terbuka dan berkelanjutan dengan berbagai elemen pemuda.
“Pembangunan kepemudaan harus menjadi prioritas. Tidak ada alasan pembangunan kepemudaan di Kabupaten Bandung Barat mengalami stagnasi atau tidak diperhatikan,” tegasnya.
Menurut Lili, pembangunan kepemudaan di Bandung Barat telah memiliki landasan kebijakan melalui peraturan daerah tentang kepemudaan. Karena itu, implementasinya perlu diwujudkan dalam program nyata, perencanaan yang terarah, serta dukungan anggaran yang berorientasi pada peningkatan kapasitas dan peran generasi muda.
Ia menilai, komunikasi antara pemerintah daerah dan komponen kepemudaan masih perlu diperkuat. Kondisi tersebut, menurutnya, harus menjadi bahan introspeksi bagi seluruh pemangku kepentingan, terutama dalam momentum peringatan Sumpah Pemuda.
ANGGARAN DAN KOMUNIKASI HARUS SEJALAN
Lili juga menyoroti pentingnya koordinasi antara Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), khususnya dalam menentukan prioritas penganggaran dan menyusun peta jalan pembangunan kepemudaan di Bandung Barat.
Baginya, keberpihakan terhadap pemuda tidak cukup diukur dari keberadaan organisasi ataupun besaran hibah yang disalurkan. Pemerintah daerah perlu menyediakan ruang bagi anak muda untuk menyampaikan gagasan, mengembangkan kreativitas, meningkatkan kapasitas, serta terlibat langsung dalam proses pembangunan.
“Pemuda bukan hanya membutuhkan bantuan hibah. Yang lebih penting adalah bagaimana membangun komunikasi politik yang baik antara pemerintah daerah dengan komponen kepemudaan,” ujarnya.
Ia mengingatkan, pemuda selama ini kerap disebut sebagai generasi penerus dan pemegang estafet kepemimpinan bangsa. Namun, menurutnya, pernyataan tersebut perlu dibuktikan melalui kebijakan yang memberi kesempatan kepada generasi muda untuk berkontribusi sejak sekarang.
Semangat pembangunan Kabupaten Bandung Barat yang dikenal dengan tagline “Gaskeun” dan visi Bandung Barat Amanah, lanjutnya, perlu diterjemahkan menjadi kerja bersama yang melibatkan pemuda sebagai mitra strategis pemerintah.
BERHARAP DISPORA BARU MEMBAWA PERUBAHAN
Lili berharap pelantikan Yopi sebagai kepala dinas yang baru dapat menjadi titik awal penguatan kebijakan kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Bandung Barat.
Ia meminta kepemimpinan baru di Dispora mampu membangun komunikasi yang lebih intensif dengan organisasi kepemudaan, organisasi kemahasiswaan, serta berbagai komunitas yang memiliki perhatian terhadap pembangunan daerah.
Menurutnya, pemuda harus ditempatkan sebagai mitra strategis sekaligus mitra kritis yang dapat memberikan masukan konstruktif terhadap kebijakan pemerintah.
“Teman-teman kepemudaan harus menjadi garda terdepan dan patriot bersama dalam mewujudkan visi dan misi Amanah Bupati Jeje Ritchie Ismail dan Wakil Bupati Asep Ismail,” katanya.
Lili menambahkan, sikap kritis dari kalangan pemuda bukan berarti menempatkan diri sebagai lawan pemerintah. Sebaliknya, kritik dan gagasan yang disampaikan secara konstruktif merupakan bagian dari upaya memperbaiki kebijakan serta memastikan pembangunan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
