PONOROGO, KANALINDONESIA.COM: Sejumlah organisasi mahasiswa dan komunitas lingkungan di Kabupaten Ponorogo menyuarakan penolakan terhadap proyek geothermal di kawasan Ngebel. Mereka memasang banner berisi pernyataan sikap bersama di Gapura Selamat Datang masuk Kota Ponorogo, tepatnya di kawasan sekitar Patung Sukowati, Selasa (10/11/2026).
Aksi yang bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan tersebut menjadi bentuk penyampaian aspirasi sekaligus kritik terhadap rencana pengembangan proyek panas bumi (geothermal) di kawasan Ngebel yang dinilai berpotensi mengancam kelestarian lingkungan dan sumber mata air.
Ketua GMNI Ponorogo, Athaariq Deyan Fadhilah, mengatakan kegiatan tersebut melibatkan sejumlah organisasi mahasiswa dan elemen masyarakat. Di antaranya GMNI, HMI, PMII, serta komunitas hijau lestari.
Menurut Athaariq, pemilihan momentum Hari Pahlawan bukan sekadar untuk menggelar kegiatan seremonial. Mereka ingin mengisi peringatan tersebut melalui gerakan nyata dalam menyampaikan aspirasi masyarakat.
“Hari Pahlawan tidak hanya kami peringati dengan upacara atau kegiatan seremonial. Kami memilih memperingatinya dengan perlawanan dan perjuangan, salah satunya melalui pemasangan banner pernyataan sikap bersama menolak proyek geothermal di Ngebel,” ungkap Athaariq.
Ia menjelaskan, salah satu kekhawatiran utama mereka berkaitan dengan potensi terganggunya kawasan resapan air di wilayah Ngebel dan Gunung Wilis. Kawasan tersebut dinilai memiliki peran penting dalam menjaga ketersediaan air bersih bagi masyarakat Ponorogo dan daerah sekitarnya.
Athaariq mengingatkan, dampak terhadap sumber mata air tidak hanya dirasakan masyarakat Ponorogo, tetapi juga berpotensi memengaruhi daerah lain seperti Madiun, Nganjuk, dan Kediri.
Karena itu, pihaknya mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap rencana proyek geothermal tersebut. Apabila ditemukan pelanggaran maupun penyimpangan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, mereka meminta pemerintah segera menindaklanjutinya.
“Tuntutan kami agar proyek ini dievaluasi kembali. Jika ditemukan kesalahan atau penyimpangan terhadap aturan, harus segera diproses. Sikap kami jelas, proyek geothermal di Ngebel harus dihentikan,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Komunitas Hijau Lestari Ponorogo, Endang Widayati, menilai proyek geothermal di kawasan Ngebel perlu mendapat perhatian serius karena berpotensi menambah tekanan terhadap lingkungan di sekitar Gunung Wilis.
Ia menyebut, berdasarkan kajian dan diskusi bersama sejumlah elemen masyarakat, terdapat kekhawatiran mengenai dampak aktivitas pertambangan dan proyek geothermal terhadap ruang hidup masyarakat, vegetasi, serta kondisi hutan di kawasan tersebut.
Endang mengkhawatirkan aktivitas pembukaan dan penggarapan lahan dapat memperbesar risiko kerusakan lingkungan, termasuk terganggunya vegetasi dan meningkatnya potensi longsor.
“Yang kami khawatirkan adalah semakin menyempitnya ruang hidup masyarakat di Ngebel. Kami juga mencermati potensi matinya tumbuh-tumbuhan, kerusakan hutan, hingga ancaman longsor apabila aktivitas pertambangan dan proyek geothermal terus berlangsung tanpa memperhatikan kondisi geografis dan topografi wilayah,” ujarnya.
Endang juga menyoroti aktivitas pertambangan yang menurutnya telah berlangsung di sejumlah kawasan sekitar Ngebel. Ia menyebut wilayah Tumpuk, bagian tengah, dan Kemiri sebagai kawasan yang telah mengalami tekanan akibat aktivitas pertambangan.
Lebih lanjut, Endang mengungkapkan bahwa pihaknya bersama elemen aktivis lingkungan dan mahasiswa sebelumnya telah mengirimkan surat kepada DPRD Kabupaten Ponorogo dan Plt Bupati Ponorogo pada Oktober 2026.
Surat tersebut berisi permohonan agar pemerintah daerah dan DPRD menggelar audiensi atau hearing untuk membahas persoalan proyek geothermal di Ngebel. Namun, hingga aksi pemasangan banner berlangsung, menurut Endang, pihaknya belum menerima tanggapan atas permohonan tersebut.
