SURABAYA, KANALINDONESIA.COM : Peran perguruan tinggi di Indonesia kini didorong untuk bergerak jauh melampaui batas-batas akademik konvensional dan menjadi motor penggerak kesejahteraan masyarakat. Melalui penguatan sinergi lintas sektor, institusi pendidikan tinggi diharapkan mampu menjawab berbagai tantangan sosio-ekonomi secara nyata, mulai dari pengentasan kemiskinan hingga penanganan isu-isu krusial di daerah.
Kendati demikian, tantangan struktural yang dihadapi bangsa masih cukup berat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per 2025, angka kemiskinan nasional tercatat sebesar 8,25 persen atau setara dengan 23,35 juta jiwa. Ironisnya, dari jumlah tersebut, hanya sekitar 2 persen kepala keluarga miskin yang mengenyam pendidikan tinggi, sementara mayoritas sisanya merupakan lulusan pendidikan dasar dan menengah.
Di sisi lain, tingkat pengangguran terbuka lulusan perguruan tinggi pada 2026 menyentuh 1,01 juta orang atau 9,01 persen, yang menuntut peningkatan mutu, akses, serta relevansi kurikulum kampus terhadap kebutuhan dunia kerja.
Menjawab tantangan tersebut, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) mendorong strategi penguatan peran perguruan tinggi berbasis konsorsium. Langkah ini diarahkan untuk menggeser paradigma kompetisi antarinstitusi menjadi kolaborasi terpadu guna menciptakan dampak strategis langsung bagi masyarakat sekitar.
Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek), Fauzan, menyampaikan gagasan tersebut dalam kegiatan Konferensi Puncak Pendidikan Tinggi Indonesia (KPPTI) di Airlangga Convention Center (ACC),Kampus MERR-C Universitas Airlangga (Unair), Surabaya, Kamis (12/11), dengan mengusung materi bertajuk Penguatan Peran Perguruan Tinggi Berbasis Konsorsium.
“Pendidikan tidak cukup hanya dimaknai sebagai gedung-gedung tempat berlangsungnya aktivitas pembelajaran. Ada misi besar di dalamnya, yakni bagaimana perguruan tinggi hadir di tengah sendi-sendi kehidupan dan memberikan kontribusi nyata untuk memajukan serta menyejahterakan masyarakat,” ujar Wamen Fauzan.
Menurut Wamendiktisaintek, kepekaan sosial kampus harus menjadi tolok ukur utama kemajuan institusi. Kualitas perguruan tinggi ke depan tidak semata dinilai dari status akreditasi di atas kertas, melainkan sejauh mana kehadirannya mampu menjawab persoalan riil di lingkungan sekitarnya, seperti kemiskinan ekstrem dan stunting.
“Ke depan, kualitas perguruan tinggi tidak semata-mata diukur dari akreditasi yang dimiliki, tetapi akan diukur dari seberapa besar kontribusinya terhadap masyarakat di sekelilingnya. Jangan sampai perguruan tinggi berdiri megah,sementara masyarakat di sekitar kampus masih bergulat dengan persoalan kemiskinan ekstrem dan stunting,” tegas Wamen Fauzan.
Wamen Fauzan menekankan perlunya transformasi pola pikir (mindset) dalam mengelola perguruan tinggi. Perubahan yang dilakukan kampus tidak boleh sekadar bersifat kosmetik atau meniru institusi lain (one to n), melainkan harus menjadi metamorfosis utuh yang mengubah karakter, tata nilai, dan melahirkan terobosan baru (zero to one) sesuai tuntutan zaman.
“Kita tidak bisa mengelola perguruan tinggi dengan cara yang sama seperti tahun-tahun lalu. Kita ingin menyiapkan generasi sekarang untuk hidup pada zamannya, bukan hidup di dunia kemarin. Karena itu, perguruan tinggi harus berani melakukan metamorfosis karakter dan selalu menghadirkan terobosan baru yang memberi nilai manfaat bagi masyarakat,” papar Wamen Fauzan.
Untuk mempercepat dampak tersebut, Wamen Fauzan mendorong perguruan tinggi di setiap daerah agar melepaskan ego sektoral dan membangun ekosistem kerja sama melalui skema konsorsium lintas institusi.
