SURABAYA, KANALINDONESIA.COM : Tolok ukur keberhasilan sebuah perguruan tinggi kini sudah bergeser. Prestasi global dan pencapaian peringkat internasional tidak lagi menjadi satu-satunya cerminan kualitas, melainkan sejauh mana institusi pendidikan mampu memperluas akses serta memberikan kontribusi langsung bagi kesejahteraan masyarakat luas.
Pandangan tersebut ditekankan oleh Rektor Universitas Airlangga (Unair), Muhammad Madyan. Ia menilai bahwa institusi pendidikan tinggi memegang posisi sentral dalam menggerakkan ekosistem pembelajaran yang tidak hanya inklusif, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
“Urgensi ini menuntut pergeseran cara kita memandang keberhasilan, dari prestise institusi menuju dampak bagi manusia. Peringkat universitas tetap penting, tetapi harus diikuti dengan memberikan dampak nyata kepada masyarakat. Jumlah mahasiswa yang diterima tetap penting, tetapi harus disertai akses yang sama,” ungkap Rektor Unair dalam gelaran Konferensi Puncak Pendidikan Tinggi (KPPTI) melalui keynote speech bertajuk “Bersama Membangun Kampus untuk Semua: Menuju Pendidikan Tinggi Indonesia yang Inklusif dan Humanis,” Kamis (12/11).
Menurut Rektor Unair, prinsip kesetaraan tersebut juga berlaku pada sektor penelitian dan pemanfaatan teknologi. Riset yang dihasilkan akademisi harus memiliki daya ungkit dan kebermanfaatan langsung bagi masyarakat.
“Secara moral, tidak boleh ada anak bangsa yang tertinggal karena kondisi ekonomi, asal daerah, gender, ataupun disabilitas,” tegas Rektor Unair.
Prinsip Kampus Inklusif
Rektor Unair juga membagikan praktik baik dalam mewujudkan kampus inklusif dan humanis. Terdapat lima prinsip utama yang menjadi pegangan, yakni kesetaraan dan keadilan, keberagaman, aksesibilitas tanpa hambatan, partisipasi aktif seluruh sivitas akademika, serta penghormatan terhadap martabat kemanusiaan.
Untuk memastikan visi tersebut berjalan berkelanjutan, UNAIR menghadirkan tiga pilar penopang, yaitu kebijakan, sumber daya manusia, dan fasilitas. Dari sisi kebijakan, Unair mengimplementasikan amanat UU Nomor 12 Tahun 2012 melalui Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Layanan Inklusif.
Komitmen ini juga diwujudkan lewat pembentukan Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (PPKS) serta Tim Relawan Layanan Pendidikan Inklusif.
“Inklusivitas tidak boleh hanya bergantung pada niat baik perorangan. Inklusivitas harus dilembagakan dalam regulasi, agar tetap berjalan siapapun pimpinannya,” tutur Rektor Unair.
Komitmen kampus untuk semua tersebut diwujudkan Unair melalui berbagai praktik baik dalam perluasan akses pendidikan. Melalui skema bantuan pemerintah seperti program KIP Kuliah, pembebasan maupun keringanan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang disalurkan melalui Pusat Pengelolaan Dana Sosial (Puspas), serta berbagai program beasiswa afirmasi, Unair memastikan faktor ekonomi tidak menjadi penghalang generasi muda untuk menempuh studi. Upaya ini tercermin dari peta sebaran mahasiswa Unair yang kini berasal dari seluruh 38 provinsi di Indonesia.
Bagi mahasiswa berkebutuhan khusus, pendampingan dirancang secara menyeluruh mulai dari jalur seleksi afirmatif, penyediaan materi perkuliahan adaptif di ruang kelas dan perpustakaan, hingga jaminan akses penuh untuk mengikuti praktikum, magang, maupun Kuliah Kerja Nyata (KKN).
Melalui pengabdian masyarakat, kebermanfaatan ilmu pengetahuan diwujudkan melalui misi kemanusiaan Rumah Sakit Terapung Ksatria Airlangga (RSTKA) di wilayah kepulauan terpencil dan daerah bencana, serta program KKN Belajar Bersama Komunitas (BBK).
Sepanjang tahun 2026, program BBK ke-7 dan ke-8 melibatkan 79 persen mahasiswa peserta KKN di 17 kabupaten di Jawa Timur, serta diperluas ke tingkat global melalui 9 kegiatan BBK Internasional di Jepang, Malaysia, Tiongkok, dan Australia yang diikuti 2,8 persen mahasiswa.
