PONOROGO, KANALINDONESIA.COM: Dugaan penipuan dan penggelapan sertifikat tanah di Ponorogo memasuki babak baru. Polres Ponorogo menetapkan seorang warga Kecamatan Kauman berinisial TH sebagai tersangka dan menahannya untuk kepentingan penyidikan. Dalam perkara yang bergulir sejak 2019 tersebut, tiga sertifikat tanah milik keluarga di Kecamatan Siman diduga digunakan untuk memperoleh pembiayaan sekitar Rp1,5 miliar tanpa sepengetahuan pemilik.
Kuasa hukum pelapor, Wahyu Dhita Putranto, menjelaskan perkara tersebut bermula ketika TH menawarkan kerja sama usaha kepada keluarga Gatot Saiman di Kecamatan Siman, Ponorogo. Dengan alasan membutuhkan pendanaan untuk menjalankan usaha bersama, TH meminta tiga sertifikat tanah milik keluarga tersebut.
Menurut Wahyu, korban menyerahkan sertifikat karena percaya bahwa dokumen itu hanya akan digunakan sebagai persyaratan untuk mendapatkan pembiayaan usaha bersama.
“Klien kami diyakinkan bahwa sertifikat hanya digunakan untuk mendapatkan pembiayaan usaha bersama. Karena percaya, akhirnya sertifikat itu diserahkan,” ujarnya.
Namun, kerja sama yang dijanjikan tidak berjalan sebagaimana harapan korban. Pendanaan yang dijanjikan tidak kunjung diterima, bahkan keluarga tersebut mengaku tidak pernah memperoleh manfaat dari dana yang disebut telah dicairkan.
Di sisi lain, tiga sertifikat tanah tersebut diduga telah diproses melalui pihak lain hingga menjadi dasar untuk memperoleh pembiayaan sekitar Rp1,5 miliar.
“Korban terus diberi informasi bahwa dana belum cair. Faktanya, sertifikat sudah digunakan untuk mendapatkan pencairan dana melalui pihak lain,” kata Wahyu.
Persoalan mulai diketahui keluarga ketika pihak bank mendatangi lokasi tanah untuk melakukan langkah eksekusi menyusul kredit yang mengalami kemacetan.
Kedatangan pihak bank tersebut mengejutkan keluarga karena mereka mengaku tidak pernah menerima dana pembiayaan maupun mengetahui secara jelas proses penggunaan sertifikat tanah sebagai agunan.
Setelah melakukan penelusuran, keluarga memperoleh informasi bahwa dana pembiayaan ternyata telah dicairkan. Namun, menurut kuasa hukum pelapor, pemilik tanah tidak pernah menerima hasil pencairan tersebut.
“Setelah ditelusuri, dana ternyata sudah dicairkan. Tetapi korban sama sekali tidak menerima hasil pencairan itu,” ungkap Wahyu.
Wahyu menyampaikan, penyidik Polres Ponorogo telah melakukan serangkaian pemeriksaan dan penyelidikan sebelum meningkatkan penanganan perkara ke tahap penyidikan serta menetapkan TH sebagai tersangka.
Tersangka juga telah menjalani penahanan sejak Rabu lalu untuk kepentingan proses hukum lebih lanjut.
“Penyidik secara profesional menemukan adanya dugaan tindak pidana hingga perkara naik ke tahap penyidikan dan berujung penetapan tersangka,” tegasnya.
Meski telah menetapkan seorang tersangka, penyidik masih mendalami rangkaian transaksi penggunaan sertifikat tanah tersebut, termasuk kemungkinan keterlibatan pihak lain.
Pendalaman ini penting untuk mengungkap bagaimana tiga sertifikat tanah milik keluarga pelapor dapat digunakan dalam proses pembiayaan hingga mencapai sekitar Rp1,5 miliar, sementara pemilik mengaku tidak menerima dana pencairannya.
Kasus tersebut kini menjadi perhatian keluarga pelapor yang berharap proses hukum berjalan tuntas dan memberikan kepastian hukum atas status sertifikat serta aset tanah mereka.
Hingga berita ini ditulis, perkara masih dalam proses penyidikan. Penetapan tersangka merupakan bagian dari proses hukum dan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah sampai terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
