PONOROGO, KANALINDONESIA.COM: Perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesadaran hukum dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Wujud kontribusi tersebut dilakukan oleh Lilik Prihatin, S.H., M.H., dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Merdeka Malang PDKU Ponorogo, melalui kegiatan sosialisasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bagi ibu-ibu Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Candi, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo, Kamis (12/11/2026).
Mengusung tema “Sosialisasi Kreativitas dan Ekonomi Keluarga PKK: Karya Terlindungi, Rezeki Terjaga“, kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya kaum perempuan, mengenai pentingnya perlindungan hukum terhadap hasil kreativitas, produk usaha rumahan, dan kerajinan yang memiliki nilai ekonomi.
Dalam kegiatan tersebut, Lilik Prihatin menyampaikan bahwa perlindungan HKI tidak hanya menjadi kebutuhan perusahaan besar maupun pelaku industri, tetapi juga sangat penting bagi pelaku UMKM, kelompok PKK, serta masyarakat yang mengembangkan usaha berbasis keterampilan dan kreativitas lokal.
Menurutnya, berbagai produk yang dihasilkan ibu-ibu PKK, mulai dari makanan olahan, kue rumahan, kerajinan anyaman, rajutan, hingga produk kreatif lainnya, merupakan aset ekonomi keluarga yang perlu mendapatkan perhatian dan perlindungan hukum.
“Jangan sampai masyarakat sudah bekerja keras menciptakan produk, membangun merek, dan mengembangkan usaha, tetapi ketika produknya mulai dikenal justru dimanfaatkan atau ditiru pihak lain. Karena itu, kesadaran terhadap perlindungan Hak Kekayaan Intelektual harus dibangun sejak usaha dimulai,” ungkap Lilik.
Materi sosialisasi juga menekankan pentingnya pendaftaran merek bagi pelaku UMKM. Lilik mengingatkan bahwa Indonesia menerapkan prinsip first to file dalam sistem pendaftaran merek, sehingga pelaku usaha perlu segera mengidentifikasi dan mendaftarkan merek produknya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selain itu, peserta diberikan pemahaman mengenai perlindungan hak cipta atas motif kerajinan, desain kreatif, fotografi produk, serta penggunaan konten digital untuk kepentingan promosi usaha. Hal ini menjadi penting mengingat pemasaran produk saat ini semakin banyak dilakukan melalui media sosial dan platform digital.
Ia menjelaskan bahwa HKI memberikan perlindungan hukum terhadap hasil kreativitas dan inovasi melalui beberapa rezim perlindungan, di antaranya merek, hak cipta, dan desain industri. Ketiganya memiliki karakteristik dan objek perlindungan yang berbeda, tetapi sama-sama penting dalam mendukung keberlanjutan usaha masyarakat.
Menghubungkan Kesadaran Hukum dengan Kemandirian Ekonomi Keluarga
Kegiatan sosialisasi berlangsung dengan pendekatan edukatif dan interaktif. Peserta tidak hanya menerima penjelasan mengenai konsep dan jenis-jenis HKI, tetapi juga diajak memahami persoalan hukum melalui contoh kasus yang dekat dengan aktivitas usaha sehari-hari.
Salah satu pembahasan mengangkat kasus penggunaan merek produk makanan oleh pihak lain serta pemanfaatan motif kerajinan hasil kreativitas kelompok PKK tanpa izin. Melalui studi kasus tersebut, peserta memperoleh gambaran mengenai pentingnya bukti kepemilikan, pendaftaran merek, serta perlindungan terhadap karya kreatif.
Lilik juga menyoroti bahwa pemberdayaan perempuan tidak cukup hanya dilakukan melalui peningkatan keterampilan produksi dan pemasaran. Perlu ada penguatan literasi hukum agar perempuan sebagai pelaku usaha memiliki kemampuan melindungi hasil kerja, identitas produk, dan nilai ekonomi yang telah dibangun.
