PONOROGO, KANALINDONESIA.COM: Enam jabatan pimpinan tinggi pratama (JPT Pratama) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo belum juga terisi pejabat definitif, meskipun proses seleksi terbuka telah menghasilkan 18 kandidat. Hingga pertengahan November 2026, pemerintah daerah masih menunggu persetujuan dan petunjuk pemerintah pusat untuk melanjutkan pengangkatan pejabat.
Kondisi tersebut menjadi perhatian karena jabatan yang belum definitif berada pada sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) strategis. Kepastian pengisian jabatan diperlukan agar kepemimpinan, koordinasi, dan pengambilan keputusan di lingkungan birokrasi daerah berjalan optimal.
Plt Bupati Ponorogo Lisdyarita mengakui proses penataan pejabat belum dapat direalisasikan. Ia menyebut statusnya sebagai pelaksana tugas membuat pemerintah daerah harus menunggu petunjuk dari pemerintah pusat.
“Sampai hari ini kami masih menunggu, dikarenakan memang saya masih Plt. Jadi kami masih menunggu petunjuk dari pusat,” kata Lisdyarita.
Lisdyarita menyatakan kondisi sementara masih dapat diatasi karena sejumlah jabatan dapat dijalankan oleh pejabat pelaksana tugas (Plt). Namun, ia berharap proses pengisian jabatan definitif segera memperoleh kepastian.
“Sementara bisa diatasi, tapi kalau bisa sih secepatnya kami juga menunggu. Karena kan ya kalau sudah komplit, kami akan menyusul yang berikutnya lagi, begitu,” ujarnya.
Ia berharap persetujuan pemerintah pusat dapat diterima pada November ini sehingga agenda penataan birokrasi berikutnya tidak terus tertunda.
Enam posisi yang menunggu penyelesaian pengisian jabatan meliputi Direktur RSUD dr. Harjono Ponorogo, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil), Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Disperpusip), serta Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD).
Proses seleksi terbuka enam jabatan tersebut telah menghasilkan 18 kandidat atau tiga nama terbaik untuk masing-masing posisi. Hasil seleksi itu menjadi dasar tahapan berikutnya sebelum pejabat definitif ditetapkan.
Sebelumnya, pada 12 Oktober 2026, Lisdyarita menyampaikan bahwa nama-nama calon telah tersedia dan akan kembali diajukan untuk memperoleh persetujuan pemerintah pusat. Pemkab saat itu menargetkan pengisian enam jabatan dapat dilakukan pada awal November.
Namun, hingga 12 November, pelantikan belum terlaksana. Pemberitaan mengenai perkembangan tersebut menyebut enam jabatan masih menunggu persetujuan pemerintah pusat.
Persoalan pengisian jabatan ini tidak cukup dilihat dari kapan pelantikan dilaksanakan. Publik juga membutuhkan kejelasan mengenai tahapan administrasi yang masih berjalan, lembaga yang memberikan persetujuan, serta kepastian waktu penyelesaian.
Sebelumnya, Sekretaris Daerah Ponorogo Agus Sugiarto menyatakan bahwa nama-nama calon pejabat telah dikirim ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk memperoleh persetujuan. Ia juga menjelaskan bahwa kepala daerah berstatus Plt dapat melantik pejabat sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam pemberitaan pada 20 Oktober 2026. Sementara itu, keterangan Lisdyarita pada 13 November menyebut Pemkab masih menunggu petunjuk dan keputusan resmi dari pemerintah pusat.
Perbedaan penjelasan berdasarkan waktu tersebut perlu diperjelas agar masyarakat mengetahui tahapan yang sebenarnya sedang berjalan, termasuk apakah berkas telah memperoleh rekomendasi atau masih membutuhkan persetujuan lanjutan dari instansi terkait.
Kepastian pejabat definitif penting bagi keberlangsungan organisasi pemerintahan. Pimpinan OPD memiliki tanggung jawab mengoordinasikan program, mengendalikan pelaksanaan kegiatan, serta memastikan kebijakan dan anggaran berjalan sesuai kewenangan masing-masing.
