GRESIK,KANALINDONESIA.COM : Anggota DPRD Kabupaten Gresik dari Fraksi PDI Perjuangan, Sulisno Irbansyah, menggelar sosialisasi peraturan perundang-undangan Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Kegiatan tersebut berlangsung di kediamannya, Desa Sembung, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Minggu (15/11/2026).
Kegiatan yang dihadiri sejumlah warga dari berbagai dusun di wilayah Kecamatan Wringinanom tersebut bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai hak-hak penyandang disabilitas, khususnya anak berkebutuhan khusus (ABK), serta pentingnya menciptakan lingkungan pendidikan dan kehidupan sosial yang inklusif.
Dalam sosialisasi tersebut, panitia menghadirkan narasumber dari UPT Anak Berkebutuhan Khusus Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik, Sayyidatin. Ia memaparkan berbagai hal terkait karakteristik dan ciri-ciri anak berkebutuhan khusus, cara melakukan identifikasi dini, hingga langkah awal penanganan yang tepat.
Sayyidatin menjelaskan, pemahaman mengenai karakteristik anak berkebutuhan khusus sangat penting, terutama bagi para guru dan orang tua. Dengan mengetahui tanda-tanda awal, anak dapat memperoleh pendampingan serta layanan pendidikan sesuai kebutuhan dan kemampuan masing-masing.
Menurutnya, UPT Anak Berkebutuhan Khusus Kabupaten Gresik juga telah melakukan pendampingan dan pembelajaran bersama guru-guru inklusi, termasuk di wilayah Kecamatan Wringinanom. Melalui program tersebut, para guru diberikan pembekalan mengenai cara mengidentifikasi anak berkebutuhan khusus di lingkungan sekolah.
“Hal pertama yang perlu dipahami adalah bagaimana mengidentifikasi anak berkebutuhan khusus yang ada di sekolah. Ketika guru sudah memahami ciri-cirinya, maka penanganan dan pendampingan terhadap anak bisa dilakukan lebih tepat,” jelasnya.
Ia juga menegaskan bahwa setiap anak, termasuk peserta didik penyandang disabilitas, mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan. Namun, dalam pelaksanaannya, program pembelajaran harus disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan masing-masing anak.
Apabila anak berkebutuhan khusus belum mampu mengikuti program pembelajaran yang sama dengan peserta didik reguler, guru perlu melakukan penyesuaian terhadap materi maupun metode pembelajaran. Dengan demikian, anak tetap mendapatkan hak pendidikan secara optimal tanpa harus dipaksakan mengikuti kemampuan anak lainnya.
Selain pendampingan pendidikan inklusi, UPT Anak Berkebutuhan Khusus Kabupaten Gresik juga menyediakan sejumlah layanan intervensi secara gratis. Di antaranya terapi perilaku, terapi wicara, serta kelas transisi.
Layanan tersebut ditujukan untuk membantu anak-anak dengan berbagai kebutuhan khusus, termasuk anak dengan autisme, ADHD, gangguan perilaku, maupun anak yang mengalami hambatan komunikasi.
Khusus kelas transisi, program ini membantu anak-anak yang sebelumnya mengikuti terapi agar lebih siap memasuki lingkungan sekolah umum. Melalui pendampingan tersebut, anak diharapkan mampu beradaptasi dengan lingkungan sekolah dan berinteraksi dengan teman-teman sebayanya.
Dalam kegiatan itu, peserta juga diberikan kesempatan mengikuti sesi tanya jawab dengan narasumber. Sejumlah warga menyampaikan pertanyaan dan berdiskusi mengenai pengalaman, kendala, serta cara menghadapi anak berkebutuhan khusus, baik di lingkungan keluarga maupun sekolah.
Sementara itu, anggota DPRD Kabupaten Gresik, Sulisno Irbansyah, dalam pemaparannya menjelaskan substansi peraturan perundang-undangan Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
Ia menekankan bahwa pemenuhan hak penyandang disabilitas bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan juga membutuhkan keterlibatan masyarakat. Penyandang disabilitas harus mendapatkan kesempatan dan perlakuan yang setara dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari pendidikan, pelayanan publik, hingga kehidupan sosial.
Melalui kegiatan sosialisasi ini, Sulisno berharap masyarakat semakin memahami hak-hak penyandang disabilitas dan tidak lagi memandang anak berkebutuhan khusus sebagai sesuatu yang harus dijauhi atau dibedakan.
