BANDUNG BARAT, KANALINDONESIA.COM: Kemampuan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat, dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu indikator penting untuk mengukur kemandirian fiskal daerah. Namun, hingga November 2026, realisasi penerimaan PAD tercatat masih berada di angka 68,34 persen dari target yang telah ditetapkan dalam APBD 2026.
Berdasarkan data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 yang dikutip dari Databoks Katadata Selasa (17/11/2026), Pemkab Bandung Barat menetapkan target PAD sebesar Rp1.078,81 miliar atau sekitar Rp1,07 triliun.

Target tersebut mengalami peningkatan sebesar 6,64 persen dibandingkan dengan anggaran PAD tahun sebelumnya.
Meski target pendapatan mengalami kenaikan, realisasi penerimaan selama periode Januari hingga November 2026 baru mencapai Rp737,29 miliar. Artinya, masih terdapat selisih sekitar Rp341,52 miliar yang harus dikejar untuk memenuhi target pendapatan sepanjang tahun anggaran.
Jika dilihat dari komposisinya, pajak daerah menjadi penyumbang terbesar dalam struktur PAD Bandung Barat dengan anggaran mencapai Rp537,57 miliar.
Sementara itu, retribusi daerah menempati urutan berikutnya dengan alokasi sebesar Rp189,50 miliar.
Adapun dua komponen lainnya memiliki porsi jauh lebih kecil, yakni lain-lain PAD yang sah sebesar Rp9 miliar serta hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp1,22 miliar.
Besarnya kontribusi pajak daerah menunjukkan bahwa sumber penerimaan tersebut masih menjadi tumpuan utama pemerintah daerah dalam membiayai berbagai kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik.
Di sisi lain, capaian realisasi sebesar 68,34 persen menjadi catatan penting bagi Pemkab Bandung Barat untuk mengevaluasi efektivitas strategi pemungutan pendapatan, khususnya dari sektor pajak dan retribusi.
Optimalisasi PAD tidak cukup hanya mengandalkan kenaikan target anggaran. Pemerintah daerah juga dituntut mampu memperbaiki sistem pendataan wajib pajak, meningkatkan kepatuhan pembayaran, menutup potensi kebocoran penerimaan, serta menggali sumber pendapatan baru yang tidak membebani masyarakat.
Kemandirian fiskal daerah pada akhirnya sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah mengelola potensi ekonomi menjadi pendapatan nyata.
Dengan target PAD yang telah melampaui Rp1 triliun, tantangan Pemkab Bandung Barat bukan sekadar mengejar angka dalam dokumen anggaran, melainkan memastikan setiap potensi pendapatan dapat dikelola secara maksimal, transparan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
(Sumber: Databoks.Katadata, berdasarkan data APBD 2026)

