Langsung ke konten utama Langsung ke navigasi utama Langsung ke sidebar Langsung ke footer
KANAL JAKARTA

KPK Periksa Dua Orang PT Bela Parahyangan Kota Baru Bandung Barat

KPK Periksa Dua Orang PT Bela Parahyangan Kota Baru Bandung Barat

JAKARTA, KANALINDONESIA.COM: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai menelusuri keterangan pihak swasta yang berkaitan dengan pelayanan pertanahan di Kabupaten Bandung Barat. Kali ini, penyidik memanggil dua orang dari PT Bela Parahiyangan Investindo, perusahaan yang berkaitan dengan kawasan Perumahan Kota Baru Parahyangan.

Keduanya adalah Evelin Lili yang menjabat Manager Accounting dan Nana Ristana selaku karyawan PT Bela Parahiyangan Investindo. Mereka masuk dalam daftar saksi yang dipanggil KPK pada Selasa (17/11/2026), untuk diperiksa dalam perkara dugaan suap dan penerimaan lainnya di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Pemanggilan tersebut menarik perhatian karena penyidikan KPK berkaitan dengan dugaan praktik pemberian uang dalam pengurusan layanan pertanahan, termasuk Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Guna Usaha (HGU).

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan adanya pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dalam perkara tersebut.

“Saksi dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait suap dan penerimaan lainnya di lingkungan Kementerian ATR/BPN,” kata Budi kepada wartawan, Selasa (17/11/2026).

Pemeriksaan terhadap dua perwakilan perusahaan tersebut dijadwalkan berlangsung di Kantor Polresta Bandung, Jawa Barat.

KETERANGAN PERUSAHAAN DITELUSURI PENYIDIK

Selain Evelin Lili dan Nana Ristana, KPK juga memanggil sejumlah pejabat Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat. Mereka adalah Kepala Kantor Pertanahan Dindin Saripudin, mantan Kakantah Gunung Jayalaksana, Zamilul Muttaqien selaku Kepala Seksi Survei dan Pemetaan, serta Cilvia A. Ptnh selaku Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran.

Komposisi saksi yang dipanggil memperlihatkan bahwa penyidik sedang menghimpun keterangan dari dua unsur berbeda, yakni pihak perusahaan dan aparatur pertanahan.

Meski demikian, belum ada keterangan resmi yang mengungkap secara terperinci materi pemeriksaan terhadap Evelin Lili maupun Nana Ristana. KPK juga belum menyampaikan adanya dugaan pelanggaran yang secara khusus ditujukan kepada PT Bela Parahiyangan Investindo.

Karena itu, pemanggilan kedua orang tersebut masih harus ditempatkan dalam konteks pemeriksaan saksi untuk kepentingan penyidikan, bukan sebagai indikasi bahwa perusahaan ataupun pegawainya telah terbukti melakukan tindak pidana.

KPK TELUSURI DUGAAN ALIRAN UANG PENGURUSAN PERTANAHAN

Pemeriksaan terhadap pihak swasta dari Bandung Barat berlangsung di tengah pengembangan perkara dugaan korupsi di lingkungan ATR/BPN.

Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, sebelumnya menyampaikan bahwa penyidik masih melakukan penelusuran terhadap sumber dan penggunaan uang yang ditemukan dalam perkara tersebut.

Dari hasil pendalaman sementara, uang yang disita diduga berkaitan dengan pengurusan rotasi dan mutasi jabatan, serta pelayanan pertanahan, termasuk pengurusan HGU dan HGB.

KPK juga mengidentifikasi adanya kemungkinan pengurusan layanan pertanahan yang melibatkan perusahaan swasta lain di luar PT Summarecon Agung Tbk.

Temuan tersebut membuka ruang bagi penyidik untuk menelusuri lebih jauh hubungan antara pemohon layanan pertanahan, pihak perusahaan, dan oknum pejabat yang memiliki kewenangan dalam proses administrasi pertanahan.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan delapan tersangka dalam perkara dugaan suap pembukaan blokir lahan Summarecon di Kabupaten Bogor. Selain perkara tersebut, lembaga antirasuah juga mendalami dugaan penerimaan uang yang berkaitan dengan promosi, rotasi, dan mutasi jabatan di lingkungan ATR/BPN.

PUBLIK MENANTI KEJELASAN PENGUSUTAN

Masuknya dua perwakilan PT Bela Parahiyangan Investindo dalam agenda pemeriksaan KPK menjadi perhatian tersendiri bagi masyarakat Bandung Barat.

Pasalnya, pelayanan pertanahan merupakan sektor strategis yang berkaitan langsung dengan kepastian hukum kepemilikan, pemanfaatan, dan pengembangan lahan.

Bagikan

Baca berita lainnya:

Tambahkan ke Preferensi Sumber Indeks Berita