PONOROGO, KANALINDONESIA.COM: Bupati Ponorogo bersama DPRD Kabupaten Ponorogo melaksanakan penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama terhadap Perubahan Keempat atas Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026 dan Propemperda Kabupaten Ponorogo Tahun 2027. Kesepakatan tersebut menjadi landasan bersama pemerintah daerah dan legislatif dalam merencanakan pembentukan produk hukum daerah.
Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama Bupati dan DPRD Ponorogo itu dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ponorogo. Agenda tersebut mencakup persetujuan perubahan Propemperda 2026 sekaligus penetapan sembilan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang masuk dalam perencanaan legislasi tahun 2027.
Ketua DPRD Ponorogo, Dwi Agus Prayitno, menyampaikan bahwa penyesuaian Propemperda merupakan bagian penting untuk menjaga agar perencanaan pembentukan produk hukum daerah tetap relevan, terarah, dan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan.
“Sejalan dengan dinamika perkembangan daerah dan perkembangan kebutuhan masyarakat, penyesuaian Program Pembentukan Peraturan Daerah merupakan bagian kegiatan penting dalam menjaga agar perencanaan pembentukan produk hukum daerah tetap relevan, terarah, dan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah,” kata Dwi Agus Prayitno.
Ia menjelaskan, pembahasan perubahan Propemperda mempertimbangkan urgensi, landasan hukum, aspirasi, serta kepentingan masyarakat. Sementara Propemperda 2027 disusun dengan memperhatikan prioritas pembangunan dan arah kebijakan daerah ke depan.
Dwi berharap kesepakatan antara Bupati dan DPRD tersebut menjadi pedoman dalam pembentukan peraturan daerah yang terencana, berkualitas, serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
Dalam Perubahan Keempat Propemperda 2026, Bupati dan DPRD Ponorogo menyepakati pengeluaran tiga Raperda dari daftar perencanaan.
Juru Bicara Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Ponorogo, Ribut Rianto, menjelaskan bahwa ketiga Raperda tersebut meliputi perubahan keempat atas Perda Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Raperda tentang Pelayanan Bidang Pangan, Pertanian, dan Perikanan, serta Raperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas.
Raperda perubahan susunan perangkat daerah belum dapat dilanjutkan karena kertas kerja penataan kelembagaan belum selesai disusun. Dokumen tersebut diperlukan sebagai bahan penilaian atau skoring oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah sebelum diajukan untuk memperoleh rekomendasi dari Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.
Adapun Raperda tentang Pelayanan Bidang Pangan, Pertanian, dan Perikanan dikembalikan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur dalam proses harmonisasi. Materinya perlu disusun kembali agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Hal serupa terjadi pada Raperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas. Permohonan harmonisasi juga dikembalikan sehingga diperlukan penyusunan ulang dan penyesuaian substansi regulasi.
Selain menyepakati perubahan Propemperda 2026, Bupati dan DPRD Ponorogo juga menyepakati sembilan Raperda untuk masuk dalam Propemperda Kabupaten Ponorogo Tahun 2027.
Kesembilan Raperda tersebut meliputi:
1. Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2028.
2. Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2027.
3. Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026.
4. Raperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
5. Raperda tentang Desa.
6. Raperda tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Ponorogo Tahun 2027–2046.
7. Raperda tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Tahun 2027–2057.
8. Raperda tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin.
9. Raperda tentang Penataan Sarana dan Prasarana Jaringan Utilitas.

