SURABAYA, KANALINDONESIA.COM : Alokasi anggaran bernilai miliaran rupiah untuk program kependudukan dan Keluarga Berencana (KB) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menuai sorotan tajam dari masyarakat. Dana yang dikelola melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) tersebut dinilai belum menunjukkan dampak yang signifikan di tengah warga.
Publik kini mendesak adanya kejelasan mengenai efektivitas serta sasaran dari berbagai kegiatan yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tersebut. Besarnya kucuran dana setiap tahunnya memicu pertanyaan mengenai sejauh mana serapan anggaran itu benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat Kota Pahlawan saat ini.
Sejumlah pihak menilai, setiap program yang dibiayai melalui APBD seharusnya memiliki sasaran yang jelas, indikator keberhasilan yang terukur, serta pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang dapat diakses publik.
Pertanyaan juga muncul terkait relevansi sejumlah kegiatan yang sebelumnya berkaitan dengan penanganan kawasan lokalisasi. Mengingat kondisi sosial Surabaya telah mengalami perubahan, program-program tersebut dinilai perlu dievaluasi agar pelaksanaannya benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini.
“Anggarannya setiap tahun miliaran rupiah, tetapi masyarakat mempertanyakan apa dampak nyata yang dirasakan. Programnya untuk siapa dan bagaimana pertanggungjawaban penggunaannya?” demikian pertanyaan yang mengemuka.
Selain efektivitas program, perhatian publik juga tertuju pada transparansi pengadaan barang dan bahan habis pakai (BHP), termasuk kebutuhan alat kontrasepsi untuk pelayanan KB seperti IUD, implan, hingga alat kontrasepsi suntik.
Pengadaan tersebut perlu dijelaskan secara terbuka, mulai dari besaran anggaran, mekanisme pengadaan, volume barang, penyedia, hingga distribusi dan realisasi pemanfaatannya.
Transparansi diperlukan agar masyarakat dapat mengetahui apakah anggaran yang dialokasikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan pelayanan dan memberikan manfaat sebagaimana tujuan program.
Saat dikonfirmasi mengenai persoalan tersebut, Humas BKKBN, Iwan Sugianto, menyampaikan bahwa persoalan pengelolaan anggaran tersebut lebih tepat dikonfirmasi langsung kepada pihak Pemkot Surabaya.
“Kami kira akan lebih tepat kalau langsung ditanyakan kepada pengelola anggaran yang ada di Pemkot Surabaya. Saya kira di tempat mereka ada PPID yang menjadi saluran terhadap keterbukaan informasi publik,” ujarnya, Jumat (20/11/2026).
Ketika ditanya lebih lanjut mengenai kegiatan apa saja yang dilaksanakan BKKBN, hingga berita ini diterbitkan, Iwan Sugianto belum memberikan jawaban.
Pernyataan tersebut mengarahkan agar konfirmasi mengenai penggunaan anggaran dilakukan kepada instansi pengelola anggaran di lingkungan Pemkot Surabaya melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
Dengan demikian, sejumlah pertanyaan publik mengenai besaran alokasi anggaran DP3APPKB, realisasi belanja program KB, pengadaan BHP, serta capaian dan evaluasi program masih memerlukan penjelasan resmi dari pihak terkait.
Pemkot Surabaya, khususnya DP3APPKB, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan mengenai perencanaan, pelaksanaan, realisasi, dan hasil evaluasi program yang menggunakan dana APBD.
Keterbukaan informasi tersebut penting agar masyarakat dapat ikut mengawasi penggunaan uang negara sekaligus memastikan setiap anggaran yang dibelanjakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. (SNT)

