Langsung ke konten utama Langsung ke navigasi utama Langsung ke sidebar Langsung ke footer
KANAL JAKARTA

Polemik Pengisian Jabatan Wapres Untuk Sisa Masa Jabatan 2026-2029 Jadi Sorotan

Polemik Pengisian Jabatan Wapres Untuk Sisa Masa Jabatan 2026-2029 Jadi Sorotan

JAKARTA, KANALINDONESIA.COM: Dinamika ketatanegaraan dalam proses pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia sisa masa jabatan 2026–2029 tengah berada pada titik krusial. Diskursus publik kini mengerucut pada satu persoalan mendasar: keabsahan hukum jadwal Sidang Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang direncanakan berlangsung pada 9 Desember 2026.

Diketahui, MPR menyepakati permintaan Prabowo terkait perubahan jadwal sidang paripurna pemilihan dan pelantikan wakil presiden menjadi 9 Desember 2026.

MPR menetapkan batas akhir penyerahan dua nama calon wapres oleh Presiden pada 25 November 2026. “Tadi sudah kita sepakati tenggat waktu terakhir tanggal 25 hari Rabu bulan November 2026,” kata Ketua MPR Ahmad Muzani di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 16 November 2026.

Muzani menegaskan, Prabowo harus mengajukan dua nama calon wapres, bukan hanya satu kandidat. Ketentuan tersebut mengacu pada Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

“Namanya harus dua sesuai dengan Undang-Undang Dasar,” ujarnya.

Dalam konteks itu, sebagai kandidat calon Wakil Presiden Heru Subagia menyatakan dirinya telah lebih dulu menyerahkan berkas pendaftaran melalui Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) pada 18 November 2026 pukul 13.00 WIB.

Langkah itu, menurut Heru, dilakukan sebelum tenggat yang kini menjadi bahan perdebatan di kalangan pakar hukum tata negara.

“Saya mencermati secara saksama pandangan para ahli hukum tata negara terkait batas waktu pengajuan calon Wakil Presiden. Karena itu saya memilih mengambil langkah administratif lebih awal dengan menyerahkan seluruh dokumen ke Setneg pada 18 November 2026 sebagai bentuk kepatuhan terhadap prosedur konstitusional yang berlaku,” ujar Heru dalam keterangannya, Sabtu (21/11).

Heru menilai perdebatan mengenai hitungan hari kerja dan hari kalender menunjukkan pentingnya ketelitian dalam menjalankan setiap tahapan ketatanegaraan.

Menurutnya, pengisian jabatan Wakil Presiden tidak semata-mata persoalan politik, tetapi juga menyangkut kepastian hukum yang harus dijaga sejak awal proses.

“Konstitusi menempatkan kewenangan pengusulan dua nama calon Wakil Presiden sepenuhnya di tangan Presiden Prabowo Subianto. Namun saya berpandangan bahwa setiap tahapan harus dijalankan secara presisi agar tidak menimbulkan ruang perdebatan hukum maupun persoalan legitimasi di kemudian hari,” katanya.

Heru menambahkan, pendaftaran yang dilakukannya merupakan bentuk iktikad baik sebagai warga negara yang ingin berpartisipasi dalam proses konstitusional.

Ia berharap seluruh rangkaian pengisian jabatan Wakil Presiden tetap berjalan di atas koridor hukum yang jelas, transparan, dan sesuai amanat UUD 1945 agar hasilnya memiliki legitimasi yang kuat serta tidak menyisakan sengketa di masa mendatang.

Dengan demikian, publik masih menunggu dua nama yang akan diajukan Prabowo untuk mengisi posisi Wakil Presiden setelah Gibran mengundurkan diri.

Bagikan

Baca berita lainnya:

Tambahkan ke Preferensi Sumber Indeks Berita