SURABAYA KANALINDONESIA.COM – Bank Jatim sedang tidak baik baik saja, ini setelah beredar undangan pada para pemegang saham untuk melakukan Zoom meeting persiapan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
Kabar ini disampaikan Ketua DPRD Jatim kusnadi yang menyebut mengetahui persiapan adanya RUPS Luar Biasa. Bahkan Kusnadi menyebut Zoom meeting sudah dilaksanakan pada Rabu (16/11/2022)
“Persepsi saya, RUPS Luar biasa, artinya terjadi hal yang luar biasa di Bank Jatim? Saya menengarai adanya sesuatu yang tidak beres. Bank Jatim sedang tidak baik baik saja, kalau tidak ada yang luar biasa masak terus mengadakan RUPS yang sifatnya luar biasa,” Kata Kusnadi, ditemui di ruang kerjanya, Jum’at (18/11/2022)
Kusnadi menyebut jangan sampai apa yang sudah terjadi dan menyeret dirinya sebagai DPRD Jatim sebagai tergugat 1 akan terulang lagi akibat keputusan yang tidak benar terkait pengisian jabatan Direksi di Bank Jatim, “Saya lalu menduga duga, kan hari ini sedang berjalan proses hukum yang melibatkan Bank Jatim dan saya dalam kapasitas Ketua DPRD Jatim terlibat sebagai tergugat 1, apakah ini ada kaitannya dengan persoalan pengadilan juga? ” tambahnya.
Kusnadi mengaku tidak punya akses untuk mendapat jawaban, sebab Komisaris yang saat ini menjabat di Bank Jatim itu diisi oleh orang orang yang sudah tidak lagi masuk dalam posisi pemerintahan aktif, namun sudah pensiun sebagai ASN. ”Mereka mereka itu kan sudah berada di luar struktur pemerintahan. Sehingga informasi menjadi sulit kan ? Karena tidak menjadi mitra kami. Saya kuatir nanti malah muncul persoalan persoalan lain yang rawan digugat. Karena pengalaman yang lalu, ” tambahnya.
Politisi yang juga Ketua DPD PDIP ini, mengaku sangat terganggu dengan proses gugatan yang menyeret dirinya padahal dirinya tidak ikut campur dalam keputusan yang lalu. “Karenanya saya yang ikut terseret-seret dalam persoalan hukum (Bank Jatim), menyarankan dalam pelaksanaan RUPS Luar Bisaa ini, wakil dari pemprov Jatim atau pemerintah daerah pada Komisaris Bank Jatim harusnya adalah (pejabat) yang masih aktif di pemerintahan. Kalau masih mempertahankan perwakilan pemprov diisi oleh yang sudah pensiun, memangnya sudah tidak ada lagi pejabat yang layak duduk disana (Komisaris Bank Jatim) ?” lanjut Kusnadi mempertanyakan.
Kalau melanggar, kan rawan gugatan lagi, harusnya kata Kusnadi perusahaan milik Pemprov Jatim, yang mewakili sebagai Komisaris adalah dari pemilik itu sendiri. “Bank Jatim kan milik Pemprov Jatim, ya harusnya adalah pejabat aktif untuk mengawasi kinerja badan usaha milik Pemprov ini, walau secara yuridis formal itu diperbolehkan, tapi apa ya salah kalau yang mengisi adalah dari pejabat Pemprov sendiri ?, kan ya tidak ! Supaya jenjang pengawasannya, rentang manajemennya jadi lebih aktif dan lebih efektif, ” tegasnya.
Kusnadi menegaskan apa yang dipertanyakan bukanlah bersifat personal, tapi lebih pada kekhawatiran jika tidak segera diperbaiki kondisi yang dinilai kurang pas ini, justru akan kembali mengundang gugatan di pengadilan, “Trus kami terseret lagi, kan kita yang rugi. Sebab tiap minggu berproses di pengadilan. Kita kan pake pengacara, kan ya butuh anggaran. Trus anggarannya dari mana kalau terus terusan begini. Makanya jangan membenarkan tradisi, tapi tradisikan hal yang benar,” pungkasnya.. Nang
