SURABAYA, KANALINDONESIA.COM: Guru Besar Universitas Dr Soetomo (Unitomo) Surabaya Bidang Ilmu Komunikasi Prof Redi Panuju, mengusulkan pembentukan lembaga pengawasan untuk media sosial (medsos).

Menurutnya, lembaga seperti KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) tersebut, bisa menjadi regulator atau pengawas dari penyelenggaraan penyiaran medsos di Indonesia.

“Saya rasa, lembaga pengawasan medsos ini cukup penting. Karena medsos tidak terkontrol. Meski memiliki potensi sosialisasi, medsos juga memiliki potensi destruktif. Bahkan menyebabkan polarisasi. Hingga terjadi terdisintregasi masyarakat dalam berbagai kelompok,” ujarnya, Senin (3/7).

Dia menambahkan, gagasan atau usulan ini, akan meniadi isi orasi ilmiahnya yang berjudul ‘Podcast Politik Indonesia; Penggunaan Media Sosial sebagai Alat Propaganda Bakal Calon Presiden di Indonesia’, yang rencananya digelar Selasa (4/7).

Prof Redi menambahkan, pada saat proses Pilpres seperti saat ini. Medsos bisa menjadi salah satu sarana sosialisasi. Namun, menilik pengalaman yang lalu, medsos juga menjadi sarana polarisasi. Hingga dulu timbul istilah cebong & kampret, yang kemudian berubah menjadi kadrun.

“Nah, itu bisa berbahaya bukan hanya secara naratif. Tapi, ketika ada kesempatan jumpa darat. Ini bisa jadi kekuatan yang saling berhadap-hadapan,” ungkapnya.

Oleh sebab itu, ia menilai bahwa hal tersebut harus diantisipasi. Untuk itu, pihaknya merekomendasikan agar DPR bisa memikirkan cara, untuk membuat sebuah regulasi agar medsos tersebut dapat dikontrol. Paling tidak dari segi kontennya.

“Selama ini kan nggak ada kontrol. Benar-benar liberal, sangat bebas. Karena itu, menurut saya perlu dibentuk komisi media sosial. Seperti penyiaran itu ada KPI. Nah, medsos juga perlu. Karena aparat yang memegang leading sektor media sosial itu sangat terbatas,” pungkasnya. (Ady_kanalindonesia.com)