DENPASAR KANALINDONESIA.COM – Komisi E DPRD Jatim meminta agar Dinas Sosial Pemprov Jatim lebih meningkatkan upaya layanan dan memberi solusi untuk masyarakat yang mengalami persoalan penyandang kesejahteraan sosial dan disabilitas.
Untuk mencari formulasi yang tepat, Komisi yang membidangi kesejahteraan rakyat ini, mencari pembanding agar nantinya Jawa Timur bisa mengambil kebijakan yang tepat baik secara regulasi aturan maupun anggaran. Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensorik Netra Mahatmiya Kementerian sosial di Bali, menjadi pilihan Komisi E DPRD Jatim mencari jawabannya.
Dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi E Artono bersama Dinas Sosial Pemprov Jatim, menggelar diskusi dan tukar informasi penanganan persoalan masyarakat pemyandang masalah sosial dan penyandang disabilitas.
Diterima langsung Kepala Sentra Mahatmiya Bali Sunarno Sri Wibowo menceritakan banyak hal yang dilakukan lembaganya membantu korban ODGJ, para penyandang disabilitas termasuk korban kesejahteraan sosial.
“Pada intinya kita berikan mereka harapan. Pembinaan dan tidak sebatas itu, kami beri modal usaha. Bahakan ada yang minta rumah. Sampai saat ini mereka sudah merasakan bisa mandiri. Karena kita ingin mereka bisa hidup tanpa merepotkan orang lain dengan kondisi mereka,” kata Kepala Sentra Mahatmiya Bali saat menerima kedatangan Komisi E dan Dinas Sosial DPRD Jatim di kantornya Kabupaten Tabanan, Bali, tepatnya di Kec. Kediri, Banjar Anyar, Jl. S Parman No.1, Jumat ( 4/8/2023)
Wibowo menjelaskan mereka memiliki program Asinstensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) sesuai kebutuhan masyarakat yang dibina. “Kami memberi pelatihan, memberi modal, membantu pasar atas yang mereka hasilkan dari pelatihan yang nanti kita juga sampaikan hasilnya. Sehingga mereka bisa mandiri. Pertanian misalnya, mulai dari bibit, pelatihan penaman, penjualan ke warung dan seterusnya kita bantu, ” Kata Wibowo lagi.
Dalam kunjungan ini juga ditunjukkan unit motor usaha yang merupakan bantuan motor dengan dimodifikasi sehingga menjadi samacam mini kontiainer yang bisa dimanfaatkan untuk berjualan. ‘Ini bantuan yang kita sampaikan untuk membantu mereka membuka usaha, bisa jual kopi, makanan, dan lain Bantuan kita berikan secara Gratis,” tambah Wibowo.
Usai mendapat penjelasan dari Kepala Sentra Mahatmiya, Wakil Ketua Komisi E Artono, mengaku diskusi dan kunjungan ini diharapkan akan menginspirasi Jatim untuk penanganan para penyandang kesejahteraan sosial dan Disabilitas. “Kita melihat ada banyak program yang bisa dikerjasamakan dengan UPT milik dinsos untuk penanganan PPKS di Jatim kedepannya,” ujar politisi asal fraksi PKS ini.
Artono mengakui saat ini diluar masih banyak penyandang disabilitas dan para geladangan yang belum tertangani. Hal ini dikarenakan keterbatasan anggaran dari Dinsos, serta kurang adanya koordinasi yang baik oleh kabuapaten, Provinsi dan pusat. Sehingga mereka berkeliaran ada dijalan – jalan menjadi geladangan atau pengemis.
“Ini harus segera ditindaklanjuti oleh Dinsos Jatim. Kita lihat sentra netra Mahatmiya ada pelatihan – pelatihan para penyandang disabilitas, seperti bisnis, pelatihan UMKM, dan pelatihan lainnya.Ini saya melihat programnya bagus untuk dikembangkan di 29 UPT dinsos Jatim,” harap Politisi asli Lumajang.
