SURABAYA, KANALINDONESIA.COM: Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Ricky Setiawan Anas menunjukkan pencapaian kinerja selama tahun 2023. Diantaranya penyelamatan uang negara senilai Rp7,8 miliar dari 5 perkara yang telah dieksekusi oleh Seksi Pidana Khusus (Pidsus).
Ricky merinci, ada 17 perkara lainnya yang ditangani Pidsus. 8 diantaranya masih masuk penuntutan, sedangkan 6 perkara sudah masuk penyidikan dan 3 perkara lain penyidikan.
“Kami tidak hanya melakukan tindakan hukuman kepada pelaku tindak pidana korupsi, namun kami berkewajiban untuk para pelaku untuk mengembalikan uang negara,” ucap Kajari Tanjung Perak Ricky Setiawan Anas, Jumat (29/12/2023).
Ricky menjelaskan jumlah tersebut diperoleh setelah pelaku mengambalikan uang negara yang dikorupsi. “Lima yang sudah kami eksekusi ini sudah dimendapatkan penetapan hukum tetap, bahkan yang masih proses sidang juga sudah mengambalikan uang pengganti,” bebernya.
Saat disinggung, apa dengan pengembalian kerugian negara ini, pelaku korupsi akan mendapatkan keringanan hukuman. “Untuk hukuman tidak, tapi menjadi salah satu hal yang meringankan terdakwa nantinya,” ucap Ricky.
Dengan kondisi ini, maka Pidsus Kejari Tanjung Perak berhasil meraih juara pertama dalam penanganan korupsi terbanyak. “Prestasi ini pasti akan terus ditingkatkan untuk lebih baik lagi,” jelasnya.
Selama 2023, Kejari Tanjung Perak beberapa kali menangani kasus korupsi terkait kredit macet dari Bank Jatim. Hal ini membuat Kejari Tanjung Perak akan melakukan kerjasama dengan Bank Jatim dalam menangani tindak pidana korupsi yang melibatkan banyak orang.
“Jadi perkara ini akan melibatkan banyak orang, jadi kami melakukan pendampingan agar tidak menjadi tindak pidana korupsi,” terangnya.
Dari bidang Intelijen, Ricky menjelaskan memiliki peran aktif dalam mengawal pembangunan strategis daerah di Kota Surabaya, melalui program Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) sebanyak empat kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp 53.479.317.569. Dengan total nilai kontrak Rpb49.379.277.494,45 serta mengawal pembangunan rumah sakit di Surabaya Timur dengan nilai 500 miliar.
“Selain itu, terobosan-terobosan dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi dengan kegiatan Jaksa masuk pesantren, Jaksa masuk Sekolah dan dongeng hukum bersama Jaksa yang pesertanya merupakan anak-anak sekolah tingkat dasar,” papar Ricky.
Ricky membeberkan, serta kegiatan-kegiatan lain yang bersentuhan dengan masyarakat yaitu turut serta dalam pencegahan Stunting di Wilayah Surabaya Utara dan bersih-bersih pantai Kenjeran yang dipadukan dengan lomba fotografi yang bertujuan mengeksplor Pariwisata yang ada di Wilayah Surabaya Utara.
“Bidang Pidana umum, sepanjang tahun 2023 telah menerima SPDP sebanyak 1537, melakukan penuntutan sebanyak 1354, eksekusi perkara sebanyak 1047, dan telah melakukan penghentian penuntutan perkara melalui pendekatan Restoratif Justice sebanyak 55 perkara dengan perincian 41 perkara tindak pidana umum biasa dan 14 perkara Narkotika,” tutur Ricky.
Bidang Barang bukti, telah melakukan pemusnahan Barang bukti terhadap perkara yang telah inkrah. Total ada sekitar 902 perkara yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Didominasi dengan perkara Narkotika yaitu sebanyak 526 perkara, dengan barang bukti 22.745,30 gram sabu-sabu, Ganja Kering keseluruhan 6273,40 gram, Pil Extacy sebanyak 463 butir dan obat berlogo Y sebanyak 2.468.896 butir.
Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara atau Datun sepanjang tahun 2023 melalui kegiatan bantuan hukum litigasi maupun non litigasi telah menerima 5 Surat Kuasa Khusus (SKK) Litigasi dan 55 SKK Non Litigasi. Selanjutnya melalui kegiatan pertimbangan Hukum melakukan Pendampingan Hukum sebanyak 50 kegiatan dan pendapat hukum sebanyak 3 pendapat hukum.
