CIREBON, KANALINDONESIA.COM – Ratusan Massa dari Forum RW Kelurahan Panjunan dan juga Forum Panjunan Bersatu (FPB) mendatangi Kantor DPRD Kota Cirebon. Kedatangan mereka untuk meminta DPRD bersikap adil dalam menyikapi polemik stockpile Baru bara yang beroperasi di Pelabuhan Cirebon.
Setelah melakukan orasi yang cukup lama, akhirnya perwakilan massa diterima oleh beberapa anggota DPRD untuk melakukan dialog. Dalam dialog tersebut, Forum RW meminta DPRD tidak menanggapi polemik stockpile secara sepihak.
Ketua Forum RW Panjunan, Zaki Mubarok menuturkan, permintaan penutupan stockpile milik PT. TJSE yang dituntut oleh sebagian warga RW 1 Pesisir Selatan harus dipikirkan secara matang. Selain TJSE memberikan kontribusi kepada warga Panjunan, didalam Pelabuhan Cirebon juga terdapat stockpile milik PTP.
“Jadi harus adil kalau mau bersikap. TJSE itu selalu membantu warga Panjunan, semetara PTP tidak pernah ada kontribusi kepada warga Panjunan, jadi kalau mau tutup satu tutup semua,” tutur Zaki usai melakukan unjuk rasa, Senin (22/7/2024).
Zaki mengatakan, terdapat MoU sebelum dibukanya stockpile antara RW 1, RW 7, RW 10 Pesisir Kelurahan Panjunan dan juga Rukun Nelayan dengan PT TJSE. Dimana warga dari ketiga RW beserta rukun nelayan Panjunan tidak keberatan dengan adanya stockpile.
“MoU-nya ada, dan di situ tidak ada masa waktunya, dan masih berlaku mungkin sampai saat ini dan untuk kontraknya sendiri, TJSE sampai dengan 2025 dan didukung oleh 10 RW dan Rukun Nelayan pada saat itu tahun 2023,” katanya.
Pihaknya mengapresiasi sikap dari DPRD atas rekomendasi penutupan stockpile yang ada di Pelabuhan Cirebon. Hanya saja, massa demonstran tidak puas akan jawaban yang masih belum pasti karena masih menunggu jawaban dari pihak terkait lainnya.
“Kami tidak puas dengan jawaban dewan, harusnya bisa diputuskan saat itu ini mah malah nunggu hasil koordinasi dengan Kementrian dan Pj Wali Kota. Kami mau saat ini juga diputuskan, kemarin saja saat pertemuan di Kecamatan bisa kok diputuskan bahwa kontrak TJSE sampai 2024, kenapa sekarang tidak bisa,” ujarnya.
Usai berdialog dengan DPRD, massa lalu mendatangi Pelabuhan Cirebon untuk berdemonstrasi meminta ketegasan Pelindo Cirebon. Namun aksi demo didepan pintu Pelabuhan tidak berlangsung lama. Pasalnya, massa diterima untuk berdialog dengan Pelindo dan KSOP di kantor Pelindo Cirebon.
