foto : dokumentasi Humas Setwan DPRD Jatim
SURABAYA KANALINDONESIA.COM – Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Timur, Jum’at (9/8/2024) dihadiri secara antusias oleh para wakil rakyat Jatim, dari total 118 anggota DPRD, 80 anggota hadir.
Dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Jatim, Achmad Iskandar, dengan didampingi oleh Mayjen TNI (Purn) Istu Hari Subagio serta Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono dan Pj Sekdaprov Jawa Timur, Bobby Soemiarsono serta jajaran Kepala Dinas di lingkungan Pemprov Jawa Timur.
Rapat paripurna ini memiliki agenda krusial, yaitu pembahasan dan pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun 2024.
Empat agenda utama yang dibahas adalah Pendapat Akhir (PA) Fraksi terhadap Rancangan Perda tentang Perubahan APBD, Pengambilan Keputusan DPRD, Pendapat Akhir Gubernur, serta Penandatanganan Persetujuan Bersama atas Perubahan APBD tersebut.
Dalam sambutannya, Achmad Iskandar menyatakan apresiasinya terhadap anggota yang hadir. Ia menekankan pentingnya partisipasi mereka dalam keputusan strategis bagi Jawa Timur.
“Dengan kehadiran 80 anggota hari ini, kita telah mencapai quorum untuk melaksanakan tugas penting ini, yakni menyetujui perubahan APBD 2024 yang akan menjadi landasan pembangunan daerah,” ungkapnya.
Keempat agenda yang dibahas berhasil diselesaikan dengan baik, dan Perubahan APBD 2024 pun disahkan.
Paripurna ini ditandai dengan penandatangan pengesahan Raperda P-APBD 2024 menjadi Perda P-APBD oleh Pimpinan Dewan dan PJ Gubernur Jatim .
Penjabat Gubernur Adhy Karyono dalam pidatonya menyampaikan harapan besar terhadap implementasi anggaran yang telah disahkan. Ia menekankan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam mewujudkan program-program pembangunan yang tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat Jawa Timur.
Dengan disahkannya Perubahan APBD 2024 ini, diharapkan berbagai program strategis yang direncanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dapat berjalan optimal, membawa kemajuan yang nyata bagi daerah dan kesejahteraan rakyat.
Rapat paripurna ini menjadi bukti komitmen DPRD Jawa Timur dalam menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan, meskipun dihadapkan pada tantangan kehadiran anggota yang tidak selalu penuh.
Namun demikian, keputusan yang diambil diharapkan dapat menjadi dasar kuat bagi pembangunan daerah ke depan. “Usai pengesahan kita akan lakukan konsultasi ke Kemendagri. Diusahakan sebelum pergantian anggota DPRD Jatim, sudah selesai dan bisa dijalankan,” pungkas Adhy Karyono . Nang
