DPP PROJO: Satgas BLBI Jangan Main Mata dengan Obligor Nakal

- Editor

Jumat, 11 Juni 2021 - 16:41 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA, KANALINDONESIA.COM: DPP PROJO mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo menerbitkan Keppres Nomor 6 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI. Tapi, Satgas BLBI diminta jangan main mata dengan para obligor dan debitur nakal.

Ketua Bidang Hukum dan HAM DPP PROJO Silas Dutu mengatakan Satuan Tugas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) harus bekerja cepat dan tidak segan-segan memblokir aset atau dana para obligor dan debitur.

Upaya tegas tersebut harus dilakukan agar para obligor nakal tidak bisa menggelapkan aset untuk menghindari kewajibannya kepada negara.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Satgas BLBLI jangan main mata dengan mereka. Haram bagi Satgas BLBI bekerja pasif dan hanya menunggu,” kata Silas Dutu dalam siaran pers DPP PROJO pada Jumat (11/06/2021).

Dia menjelaskan bahwa masih ada Rp 70,45 triliun piutang negara kepada para obligor dan debitur penerima dana BLBI. Masih ada juga Rp 110,55 triliun aset BLBI yang dapat dikejar dan diambilalih untuk pelunasan utang obligor dan debitur.

Dana BLBI yang dikemplang sangat berguna untuk membantu pemulihan ekonomi akibat panddemi Covid-19. Di samping itu, membayar utang kepada negara adalah kewajiban para obligor dan debitur BLBI.

DPP PROJO mengingatkan Satgas BLBI bahwa persoalan pidana perkara BLBI sudah tuntas dengan putusan Mahkamah Agung RI yang menolak PK KPK. Bahkan KPK telah menerbitkan SP3 dalam perkara BLBI sehingga tidak ada lagi hambatan bagi Satgas BLBI untuk melakukan penagihan piutang tersebut.

Silas Dutu menegaskan, Satgas BLBI jangan sampai kalah berhadapan dengan obligor dan debitur nakal.

“Negara tidak boleh kalah. Sudah terlalu lama Negara diam dan membiarkan para obligor, debitur, perusahaan termasuk para ahli waris penerima dana BLBI dengan bebas menikmati dana BLBI,” ujarnya.

Berita Terkait

Pilpres 2024, Amicus Curiae PHPU Terbanyak Sepanjang Sejarah MK
Mahkamah Konstitusi Terima 23 Pengajuan Amicus Curiae
IALA Hingga Habib Rizieq Ajukan Diri Jadi “Amicus Curiae” MK
Tim Hukum Tiga Pasangan Capres dan KPU Serahkan Kesimpulan Sidang PHPU Presiden
Megawati Soekarnoputri Ajukan Diri Jadi Amicus Curiae MK
Forum Mahasiswa dan Aktivis Laporkan Dugaan Pelanggaran Etik Hakim Konstitusi
KPK Tetapkan Tersangka Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali
KPK Akan Klarifikasi LHKPN Jaksa yang Dilaporkan Dugaan Peras Saksi
Tag :

Berita Terkait

Jumat, 19 April 2024 - 08:26 WIB

Pilpres 2024, Amicus Curiae PHPU Terbanyak Sepanjang Sejarah MK

Kamis, 18 April 2024 - 05:21 WIB

Mahkamah Konstitusi Terima 23 Pengajuan Amicus Curiae

Kamis, 18 April 2024 - 05:12 WIB

IALA Hingga Habib Rizieq Ajukan Diri Jadi “Amicus Curiae” MK

Selasa, 16 April 2024 - 23:29 WIB

Tim Hukum Tiga Pasangan Capres dan KPU Serahkan Kesimpulan Sidang PHPU Presiden

Selasa, 16 April 2024 - 23:18 WIB

Megawati Soekarnoputri Ajukan Diri Jadi Amicus Curiae MK

Selasa, 16 April 2024 - 14:52 WIB

Forum Mahasiswa dan Aktivis Laporkan Dugaan Pelanggaran Etik Hakim Konstitusi

Selasa, 16 April 2024 - 10:25 WIB

KPK Tetapkan Tersangka Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali

Minggu, 14 April 2024 - 08:50 WIB

KPK Akan Klarifikasi LHKPN Jaksa yang Dilaporkan Dugaan Peras Saksi

KANAL TERKINI

KANAL PEMALANG

Berikan Doorprize kepada Warga Rizal Bawazier Ajak Jauhkan Perbedaan

Minggu, 21 Apr 2024 - 13:32 WIB