Pemerintah Kembali Datangkan 1,5 Juta Dosis Vaksin AstraZeneca Melalui Skema Multilateral

- Editor

Jumat, 11 Juni 2021 - 12:35 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

TANGERANG, KANALINDONESIA.COM: Pemerintah kembali mendatangkan vaksin Covid-19 melalui skema multilateral. Sebanyak 1.504.800 dosis vaksin AstraZeneca tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, pada Kamis malam, 10 Juni 2021. Kedatangan ini menjadi kedatangan vaksin yang ke-15 dari keseluruhan vaksin yang didatangkan pemerintah.

“Alhamdulillah pada malam hari ini Indonesia kembali menerima vaksin AstraZeneca melalui jalur multilateral Covax Facility sebanyak 1.504.800 dosis. Sebelumnya, pada tanggal 5 Juli 2021, Indonesia juga telah menerima 313.100 dosis vaksin AstraZeneca, juga dari Covax Facility,” ujar Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, yang memberikan keterangan secara virtual terkait kedatangan vaksin tersebut.

Dengan demikian, jumlah keseluruhan vaksin AstraZeneca yang berasal dari Covax Facility secara gratis hingga saat ini ialah sebanyak 8.228.400 dosis vaksin siap pakai. Apabila ditambahkan vaksin-vaksin lainnya, maka pemerintah Indonesia hingga saat ini telah mendatangkan sebanyak 93.728.400 dosis vaksin dengan rincian vaksin CoronaVac dari Sinovac sebanyak 84.500.000 dosis, AstraZeneca sebanyak 8.228.400 dosis, dan Sinopharm sebanyak 1.000.000 dosis.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Insyaallah, besok siang, Jumat, 11 Juni 2021, akan tiba juga 1.000.000 dosis vaksin Sinopharm yang akan digunakan untuk program Vaksin Gotong Royong,” imbuh Retno.

Baca Juga :  KPK Usut Tiga Rumah Sakit Lakukan Klaim Fiktif BPJS Kesehatan

Hingga saat ini, pemerintah telah menggunakan tiga jenis vaksin dalam program vaksinasi massal yang ditargetkan untuk menyasar setidaknya 181,5 juta populasi. Ketiganya ialah Sinovac, AstraZeneca, dan Sinopharm yang semuanya telah masuk ke dalam _emergency use listing_ Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Untuk diketahui, selain ketiga vaksin tersebut, WHO juga memasukkan Pfizer, Johnson and Johnson, dan Moderna dalam EUL mereka.

Dengan masuknya ketiga jenis vaksin yang digunakan pemerintah Indonesia dalam EUL WHO tersebut menunjukkan bahwa vaksin yang digunakan di Indonesia telah memenuhi persyaratan internasional dalam hal kualitas, keamanan, dan efektivitasnya untuk digunakan pada masa darurat kesehatan.

Selain itu, pemerintah juga akan terus berupaya untuk mendatangkan pasokan vaksin untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Upaya tersebut tentunya bukan merupakan hal mudah mengingat keterbatasan pasokan vaksin dengan permintaan yang tinggi dari negara-negara lain.

“Pemerintah terus berikhtiar dan bekerja keras mengamankan pasokan vaksin untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Ikhtiar ini bukan hal yang mudah untuk dilakukan di masa pandemi di mana pasokan vaksin masih sangat terbatas, sementara kebutuhan dunia akan vaksin sedemikian besarnya,” kata Retno.

Baca Juga :  KPK Usut Tiga Rumah Sakit Lakukan Klaim Fiktif BPJS Kesehatan

Vaksinasi merupakan salah satu ikhtiar penting dan krusial dalam upaya menekan laju penyebaran Covid-19. Menteri Luar Negeri menjelaskan, beberapa negara yang telah melakukan vaksinasi secara luas terbukti berhasil menurunkan angka penyebaran virus secara signifikan.

Inggris, misalnya, telah mampu menurunkan kasus harian hingga di angka 5 ribuan dari sebelumnya 60 ribu kasus per hari setelah dosis vaksin yang diberikan mencapai 101,51 persen populasi. Adapun Amerika Serikat mampu menurunkan kasus per harinya dari sekitar 300 ribu menjadi 12 ribu per hari setelah dosis vaksin yang diberikan mencapai 91,57 persen populasi.

“Artinya, vaksinasi adalah salah satu cara untuk menekan jumlah kasus dan melawan pandemi. Sebelum mencapai angka prosentase vaksinasi yang besar, upaya untuk menekan laju penularan virus masih harus dibarengi dengan pelaksanaan protokol kesehatan secara ketat,” tuturnya.

Berita Terkait

KPK Usut Tiga Rumah Sakit Lakukan Klaim Fiktif BPJS Kesehatan
Usut Korupsi Bansos Covid 19, KPK Geledah Sejumlah Lokasi di Jabodetabek
Tata Kelola Kebijakan Indonesia Masih Jauh dari Standar OECD, Ini Rekomendasi Masyarakat Sipil
UNESCO dan Kedutaan Besar Inggris Jakarta Soroti Peran Jurnalisme dalam Aksi Perubahan Iklim
Bawa Pesan Perdamaian Sesuai Dokumen Persaudaraan Kemanusiaan Abu Dhabi, Khofifah Apresiasi Semangat Grand Syeikh Al Azhar Semai Persaudaraan dan Moderasi Islam
Mukhlis Basri Masuk Daftar Anggota Pansus Angket Haji DPR
Era Artificial Intelligence: Tiga Jenis Penulis dan Teror Mental Putu Wijaya
Lantik 14 Kajari, Begini Harapan Kajati Jatim Mia Amiati Untuk Pejabat Baru

Berita Terkait

Kamis, 25 Juli 2024 - 13:24 WIB

KPK Usut Tiga Rumah Sakit Lakukan Klaim Fiktif BPJS Kesehatan

Rabu, 24 Juli 2024 - 06:54 WIB

Usut Korupsi Bansos Covid 19, KPK Geledah Sejumlah Lokasi di Jabodetabek

Selasa, 23 Juli 2024 - 20:34 WIB

Tata Kelola Kebijakan Indonesia Masih Jauh dari Standar OECD, Ini Rekomendasi Masyarakat Sipil

Kamis, 11 Juli 2024 - 04:27 WIB

UNESCO dan Kedutaan Besar Inggris Jakarta Soroti Peran Jurnalisme dalam Aksi Perubahan Iklim

Rabu, 10 Juli 2024 - 17:51 WIB

Bawa Pesan Perdamaian Sesuai Dokumen Persaudaraan Kemanusiaan Abu Dhabi, Khofifah Apresiasi Semangat Grand Syeikh Al Azhar Semai Persaudaraan dan Moderasi Islam

Rabu, 10 Juli 2024 - 14:55 WIB

Mukhlis Basri Masuk Daftar Anggota Pansus Angket Haji DPR

Sabtu, 6 Juli 2024 - 07:37 WIB

Era Artificial Intelligence: Tiga Jenis Penulis dan Teror Mental Putu Wijaya

Kamis, 27 Juni 2024 - 21:01 WIB

Lantik 14 Kajari, Begini Harapan Kajati Jatim Mia Amiati Untuk Pejabat Baru

KANAL TERKINI