Kalau Sembako Dikenakan Pajak, Akan tTmbul Gejolak di Masyarakat

- Editor

Jumat, 18 Juni 2021 - 13:46 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SURABAYA KANALINDONESIA.COM : Rencana pemerintah yang akan mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk sembako dinilai tidak tepat dalam kondisi pandemi covid saat ini.

Bila ini diterapkan akan semakin mencekik masyarakat mengingat kondisi ekonomi juga belum stabil dan dalam kondisi masih terpuruk.

Penegasan ini dikatakan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur, Erlangga Satriagung setelah mengikuti hearing dengan komisi C DPRD Jatim, Jumat (18/06/21).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Untuk menambah pendapatan memang pemerintah sah dan bisa melakukan pemberlakuan PPN bagi sembako. Namun masyarakat masih bangkit dari keperpurukan ekonomi akibat pandemi. Ini bila dipaksakan akan menimbulkan gejolak di masyarakat,” ujarnya

Baca Juga :  Jelang Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres 2024, Khofifah : Insya Allah Prabowo-Gibran Menang

“Itikad pemerintah untuk meningkatkan pendapatan dari pajak, bagus. Tapi waktunya kalau sekarang tidak pas. Daya beli saja turun, kok,” lanjutnya.

Erlangga yang juga Direktur Utama PT Panca Wira Usaha (PWU) Jawa Timur ini mengungkapkan diberlakukannya PPN untuk sembako justru akan menambah masalah baru di masyarakat.

“Masyarakat akan ampun-ampun, sekarang saja sudah ampun karena pandemi,” ungkapnya.

Terpisah, Ketua DPRD Jatim, Kusnadi juga meminta pemerintah menunda rencana pengenahan PPN terhadap sembako.

Kusnadi beralasan saat ini kondisi rakyat yang terbebani persoalan berat karena Covid-19, dan dampaknya pada semua sektor.

“Saat ini kondisi masyarakat sangat berat. Saya kira kebijakan pengenahan PPN harusnya ditunda,” terang Kusnadi.

Baca Juga :  Kampung Narkoba di Jalan Kunti Digerebek Polrestabes Surabaya dan Polda Jatim, 10 Pemakai dan Seorang Pengedar Diamankan

Disampaikan Politisi PDIP ini, rencana pengenaan skema PPN tersebut bisa mengancam ketahanan pangan, khususnya di Jawa Timur. “Kalau Sembako kena PPN, maka toko-toko kecil para pelaku usaha mikro tepukul berat,” terang dia.

Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur ini menegaskan, dirinya mendorong pelaku usaha mikro yang banyak bergerak di pasar-pasar. Mereka bergerak di perancangan yang berjualan sembako. Karena itu, pemerintah harus mempertimbangkan secara bijak adanya penerapan PPN itu.

“Pemerintah perlu mempertimbangkan secara matang untuk memberikan beban pajak. Prinsip kebijakan yang membebani masyarakat harus dikaji ulang,” tegas Kusnadi. Nang

Berita Terkait

DPRD Jatim Ingatkan Masyarakat Penggunaan Listrik yang Berlebih : Waktunya gunakan Smart House
Update Longsor dan Lahar Dingin di Wilayah Gunung Semeru, 3 Warga Meninggal Dunia
Diduga Buang Limbah Sembarangan, Ketua LSM Gempar Laporkan CV Langgeng Sejahtera ke APH
Motor Korban Tenggelam di Driyorejo Ditemukan, Diduga Korban Terseret Arus
Klarifikasi AFCO dari Berita Sidak PJ Bupati Jombang Temukan Mamin Kadaluarsa
Ancaman AI Terhadap Stabilitas Ketenagakerjaan, Begini Kata Pakar Unair
Musim Hajatan Pascalebaran, Jasa Dekorasi Lamaran dan Nikahan di Jombang Banjir Pesanan
Polda Jatim Tahan 2 Petinggi PT MBS, Kasus Tipu Gelap Kerugian Senilai Rp 11 Miliar

Berita Terkait

Sabtu, 20 April 2024 - 09:58 WIB

DPRD Jatim Ingatkan Masyarakat Penggunaan Listrik yang Berlebih : Waktunya gunakan Smart House

Sabtu, 20 April 2024 - 09:53 WIB

Update Longsor dan Lahar Dingin di Wilayah Gunung Semeru, 3 Warga Meninggal Dunia

Sabtu, 20 April 2024 - 09:44 WIB

Diduga Buang Limbah Sembarangan, Ketua LSM Gempar Laporkan CV Langgeng Sejahtera ke APH

Jumat, 19 April 2024 - 20:06 WIB

Motor Korban Tenggelam di Driyorejo Ditemukan, Diduga Korban Terseret Arus

Jumat, 19 April 2024 - 20:02 WIB

Klarifikasi AFCO dari Berita Sidak PJ Bupati Jombang Temukan Mamin Kadaluarsa

Jumat, 19 April 2024 - 16:36 WIB

Ancaman AI Terhadap Stabilitas Ketenagakerjaan, Begini Kata Pakar Unair

Jumat, 19 April 2024 - 13:45 WIB

Musim Hajatan Pascalebaran, Jasa Dekorasi Lamaran dan Nikahan di Jombang Banjir Pesanan

Jumat, 19 April 2024 - 12:30 WIB

Polda Jatim Tahan 2 Petinggi PT MBS, Kasus Tipu Gelap Kerugian Senilai Rp 11 Miliar

KANAL TERKINI

KANAL PERISTIWA

Koops Habema Berhasil Lumpuhkan OPM yang Serang Pos Paro

Sabtu, 20 Apr 2024 - 06:32 WIB