PONOROGO, KANALINDONESIA.COM: Sepuluh Pimpinan Kecamatan (PK) Partai Golongan Karya (Golkar) mengirimkan mosi tidak percaya atas kepemimpinan ketua DPD II Partai Golkar Ponorogo.
Pengiriman mosi tidak percaya ke DPD Golkar Jatim tersebut disampaikan Wakil Sekretaris Bidang Pemuda dan Olah Raga DPD II Golkar Ponorogo Joko Susilo kepada awak media, Senin(23/06/2021).
“Terkait dengan mosi tidak percaya sudah kita kirimkan pada tanggal 31 bulan kemarin, kita sudah melayangkan surat tersebut kepada DPD Provinsi Jawa Timur, yang artinya mosi tidak percaya itu sudah kita sampaikan baik tertulis ataupun lisan,”ucapnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Disebutkan Joko Susilo kesepuluh PK yang menandatangani surat mosi tidak percaya yang telah dikirimkan ke DPD Golkar Jatim yaitu Sampung, Jambon, Jenangan, Sooko, Pulung, Sambit, Sawoo, Ngrayun, Balong, Slahung.
“Kita juga sudah audiensi dengan DPD Provinsi, bahwasanya intinya kita ingin merubah sistem agar sesuai dengan aturan atau mekanisme organisasi. Diganti atau tidaknya itu tergantung kepada provinsi, bukan kita yang menentukan,”tegasnya.
Dikatakan Joko Susilo, jika memang tidak bisa dilakukan perbaikan, pihaknya bersama sepuluh Pemimpin Kecamatan (PK) menuntut agar segera diadakan Musdalub.
Joko menyampaikan, pihaknya mengambil sikap dengan melayangkan mosi tidak percaya tersebut, dikarenakan menurutnya selama ini Golkar Ponorogo mengalami kemerosotan, yang diantaranya yaitu terkait dengan Pilkada tahun lalu, dimana DPD II Golkar Ponorogo gagal dalam mengantarkan Paslon yang diusungnya. Selain itu, Joko menyebut dalam Pilihan Legeslatif (Pileg) juga mengalami penurunan perolehan kursi di dewan.
“Seperti kita ketahui, Golkar dalam Pilkada tahun lalu gagal memenangkan Paslon yang diusung dan juga mengalami terjun bebas dalam perolehan kursi dewan dalam pemilihan legeslatif tahun lalu dari 10 kursi hanya menjadi 4 kursi,”tegasnya.
Sementara itu, ketua PK Sampung, Adi Prayitno menyampaikan, bahwa selama ini DPD tidak komitmen dan tidak mengadakan konsolidasi internal organisasi, bahkan dalam pelaksanaan Muscam menurutnya sudah tidak sesuai dengan prosedur AD/ ART partai, dimana seharusnya Muscam diadakan oleh Pimpinan Kecamatan (PK) Partai Golkar namun pada saat ini diambil alih oleh DPD Golkar Kabupaten Ponorogo.
“Selama ini menurut saya ada indikasi pelaksanaannya tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Golkar. Seperti Muscam saat ini, yang seharusnya digelar oleh PK namun dalam pelaksanaanya diambil alih oleh DPD,”ucapnya.
Senada dengan Joko Susilo, Adi Prayitno juga berharap ada perbaikan system dalam tubuh DPD II Golkar Ponorogo,” kita ingin memperbaiki sistem agar kedepan itu lebih maju, karena kemarin ketika beliau mendukung paslon bupati juga tidak berhasil,”pungkasnya.(KI-01)
