LaNyalla: DPD RI akan Tindak Lanjuti Laporan BPK

- Editor

Kamis, 24 Juni 2021 - 16:50 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA, KANALINDONESIA.COM: Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menyatakan siap menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun 2020 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2020 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

LHP LKPP 2020 dan IHPS II Tahun 2020 disampaikan BPK dalam Sidang Paripurna Luar Biasa yang digelar DPD RI, Kamis (24/6/2021).

Menurut LaNyalla, DPD RI akan mempelajari dan meninndaklanjuti laporan tersebut.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Laporan serta masukan dari BPK akan menjadi bahan dalam menyusun pertimbangan DPD RI atas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan APBN,” ucap Senator dari Jawa Timur ini.

Dalam Sidang Paripurna yang juga dihadiri oleh Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono, Mahyudin, dan Sultan B Najamudin, LaNyalla meminta kepada seluruh anggota dan Alat Kelengkapan DPD RI untuk menjadikan laporan yang disampaikan Ketua BPK RI sebagai catatan penting dalam pelaksanaan tugas-tugas konstitusional.

Baca Juga :  KPK Akan Klarifikasi LHKPN Jaksa yang Dilaporkan Dugaan Peras Saksi

“Diharapkan hal ini dapat menjadi bahan dalam bersinergi dengan pemerintah daerah khususnya dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK RI, demi perbaikan dan terwujudnya tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel,” jelasnya.

LaNyalla mengatakan berdasarkan ketentuan Peraturan DPD RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Tertib, Pimpinan DPD RI menugaskan Komite IV dan Badan Akuntabilitas Publik untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK tersebut.

Dan berdasarkan Pasal 212 ayat (4) Peraturan DPD RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Tertib, Pimpinan DPD RI menugaskan Komite IV untuk membahas hasil Pemeriksaan BPK RI tersebut.

“Selanjutnya berdasarkan pasal 213 ayat (1) laporan hasil pembahasan Komite IV sebagaimana dimaksud, apabila terdapat indikasi kerugian negara, Pimpinan DPD RI meneruskan laporan hasil pembahasan tersebut kepada BAP untuk ditindak lanjuti,” imbuhnya.

Saat menyampaikan laporan, Ketua BPK RI, Agung Firman Sampurna mengatakan pemeriksaan LKPP dilakukan untuk memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntasi Pemerintah, Kecukupan Pengungkapan, Kepatuhan terhadap perundang-undangan, dan Efektivitas Sistem Pengendalian Intern.

Baca Juga :  KPK Akan Klarifikasi LHKPN Jaksa yang Dilaporkan Dugaan Peras Saksi

Ditambahkannya, dari hasil pemeriksaan LKPP tahun 2020, BPK RI memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap 84 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dan 1 Laporan Keuangan Bendahara Umum (LKBUN).

“Selain itu, Opini Wajar Dengan Pengecualian juga diberikan kepada dua Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga,” paparnya di Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen.

Dalam Sidang Paripurna tersebut, BPK juga menyampaikan hasil pemeriksaan atas Penanganan Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, dan badan lainnya.

Hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan 5.070 temuan yang memuat 6.970 permasalahan sebesar Rp16,62 miliar, meliputi 1.956 (28%) permasalahan kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan 2.026 (26%) permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp12,64 miliar, serta 2.988 (43%) permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan sebesar Rp3,98 miliar. (*)

Berita Terkait

KPK Akan Klarifikasi LHKPN Jaksa yang Dilaporkan Dugaan Peras Saksi
Dewan Kehormatan PWI Pusat: Bantuan BUMN untuk Kegiatan UKW Harus Diterima Utuh
Korlantas Polri Berlakukan One Way Mulai Jum’at Malam
KPK Segera Terbitkan Sprindik di Kasus Mantan Wakil Menkum dan HAM Eddy Hiariej
Kunjungi Terminal Purabaya, Kapolri: Ciptakan Mudik Berjalan Lancar
KPK Dilebur dengan Ombudsman, Ini Penjelasan Bappenas
PWI Pusat Kembali Geber UKW Paska Lebaran
Polri Siapkan 2 Helikpoter Jadi Ambulans Udara saat Arus Mudik dan Balik Lebaran 2024

Berita Terkait

Minggu, 14 April 2024 - 08:50 WIB

KPK Akan Klarifikasi LHKPN Jaksa yang Dilaporkan Dugaan Peras Saksi

Sabtu, 6 April 2024 - 20:35 WIB

Dewan Kehormatan PWI Pusat: Bantuan BUMN untuk Kegiatan UKW Harus Diterima Utuh

Sabtu, 6 April 2024 - 09:58 WIB

Korlantas Polri Berlakukan One Way Mulai Jum’at Malam

Jumat, 5 April 2024 - 22:34 WIB

KPK Segera Terbitkan Sprindik di Kasus Mantan Wakil Menkum dan HAM Eddy Hiariej

Kamis, 4 April 2024 - 17:06 WIB

Kunjungi Terminal Purabaya, Kapolri: Ciptakan Mudik Berjalan Lancar

Kamis, 4 April 2024 - 12:14 WIB

KPK Dilebur dengan Ombudsman, Ini Penjelasan Bappenas

Kamis, 4 April 2024 - 09:16 WIB

PWI Pusat Kembali Geber UKW Paska Lebaran

Rabu, 3 April 2024 - 23:10 WIB

Polri Siapkan 2 Helikpoter Jadi Ambulans Udara saat Arus Mudik dan Balik Lebaran 2024

KANAL TERKINI

KANAL TRAVEL

Wisata Alam Glamping Jolotundo Jadi Jujukan Warga Mengisi Lebaran

Minggu, 14 Apr 2024 - 20:39 WIB

KANAL SIDOARJO

Open House Bupati Sidoarjo, Ribuan Warga Padati Pendopo Kabupaten

Minggu, 14 Apr 2024 - 16:39 WIB

KANAL SULAWESI

Longsor Tana Toraja, 14 Orang Meninggal dunia

Minggu, 14 Apr 2024 - 16:25 WIB