Lantik dr. Slamet jadi Staf Ahli Hukum Kesehatan, Menkes Minta Susun Puluhan Peraturan

- Editor

Jumat, 25 Juni 2021 - 06:47 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA, KANALINDONESIA.COM: Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin melantik dr. Slamet, MHP sebagai Staf Ahli Hukum Kesehatan Kemenkes, Kamis (24/6) di Gedung Kemenkes, Jakarta. Sejumlah peraturan kesehatan yang belum disusun harus diselesaikan di masa jabatan dr. Slamet.

“Saya meminta Pak Slamet untuk membantu saya sebagai staf hukum karena saya terkejut masih ada 20 Peraturan Pemerintah (PP) belum disusun, 3 Perpres belum disusun, 66 Permen belum disusun,” katanya.

Budi melanjutkan, sebenarnya amanah yang diberikan undang-undang ke Kemenkes untuk menyusun peraturan turunan dari 20 PP, 3 Perpres, dan 66 Permen sejak 12 tahun yang lalu seharusnya dapat diselesaikan jauh lebih cepat dibandingkan menghabiskan anggaran untuk klaim rumah sakit.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Kita harus menyusunnya dengan benar. Jadi saya meminta bantuan Pak Slamet untuk memastikan bahwa dalam 2 tahun semua peraturan harus selesai,” ucap Budi.

Tahun ini ia harapkan 6 dari 20 PP sudah bisa diringkaskan atau digabungkan menjadi 13 PP.

“Saya harapkan 6 bisa selesai di tahun 2021, dan 7 bisa selesai di tahun 2022. Kemudian ada tiga Perpres yang harus diselesaikan dan saya harapkan 1 bisa selesai di 2021, sisanya harus selesai di tahun 2022,” ucap Budi.

Terkait 66 Permen, menurutnya bisa diringkas menjadi 22 Permen. Ia belum bisa memberikan target berapa Permen yang harus segera diselesaikan.

“Saya percaya Pak Slamet dengan pengalamannya, dengan senioritasnya, sudah bekerja di beberapa Dirjen bisa berhubungan dengan baik. Hal ini juga saya yakin inisiatifnya untuk bisa bekerja sama untuk bisa merealisasikan peratutan-peraturan tersebut,” ungkap Budi.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor hotline Halo Kemenkes melalui nomor hotline 1500-567, SMS 081281562620, faksimili (021) 5223002, 52921669, dan alamat email [email protected] (D2)

Berita Terkait

Pilpres 2024, Amicus Curiae PHPU Terbanyak Sepanjang Sejarah MK
Mahkamah Konstitusi Terima 23 Pengajuan Amicus Curiae
IALA Hingga Habib Rizieq Ajukan Diri Jadi “Amicus Curiae” MK
Tim Hukum Tiga Pasangan Capres dan KPU Serahkan Kesimpulan Sidang PHPU Presiden
Megawati Soekarnoputri Ajukan Diri Jadi Amicus Curiae MK
Forum Mahasiswa dan Aktivis Laporkan Dugaan Pelanggaran Etik Hakim Konstitusi
KPK Tetapkan Tersangka Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali
KPK Akan Klarifikasi LHKPN Jaksa yang Dilaporkan Dugaan Peras Saksi

Berita Terkait

Jumat, 19 April 2024 - 08:26 WIB

Pilpres 2024, Amicus Curiae PHPU Terbanyak Sepanjang Sejarah MK

Kamis, 18 April 2024 - 05:21 WIB

Mahkamah Konstitusi Terima 23 Pengajuan Amicus Curiae

Kamis, 18 April 2024 - 05:12 WIB

IALA Hingga Habib Rizieq Ajukan Diri Jadi “Amicus Curiae” MK

Selasa, 16 April 2024 - 23:29 WIB

Tim Hukum Tiga Pasangan Capres dan KPU Serahkan Kesimpulan Sidang PHPU Presiden

Selasa, 16 April 2024 - 23:18 WIB

Megawati Soekarnoputri Ajukan Diri Jadi Amicus Curiae MK

Selasa, 16 April 2024 - 14:52 WIB

Forum Mahasiswa dan Aktivis Laporkan Dugaan Pelanggaran Etik Hakim Konstitusi

Selasa, 16 April 2024 - 10:25 WIB

KPK Tetapkan Tersangka Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali

Minggu, 14 April 2024 - 08:50 WIB

KPK Akan Klarifikasi LHKPN Jaksa yang Dilaporkan Dugaan Peras Saksi

KANAL TERKINI

KANAL PEMALANG

Berikan Doorprize kepada Warga Rizal Bawazier Ajak Jauhkan Perbedaan

Minggu, 21 Apr 2024 - 13:32 WIB