SURABAYA KANALINDONESIA.COM – Wakil Ketua DPRD Jatim, Anwar Sadad bertekad untuk menjadikan Makin (Madrasah Dinniyah) masuk dalam Raperda Ponpes, tertutama ketentuan soal Madin. Itu disampaikan saat memberikan sambutan dalam Pelantikan Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) ke-1, Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) Provinsi Jatim, di Hotel Grand Darmo, Jalan Progo, Surabaya, Sabtu (4/9/2021).

Dia menganggap, Madin secara sistem bukan hanya di dalam pesantren namun juga di luar pesantren. “Salah satu yang kita dapatkan di sini bahwa dalam raperda yang mau kita bikin soal pesantren itu memasukkan ketentuan mengenai madin. Karena madin belum di atur di situ. Nanti akan saya integrasikan dalam ketentuan itu supaya juga terwakili, karena nafasnya sama Madrasah Dinniyah dengan pondok pesantren,” terang Ketua DPD Gerindra Jatim itu.

Selain itu Sadad juga menyebut dirinya akan gerak total dalam memperjuangkan kesejahteraan para tenaga pendidik di lingkungan Madin dan Takmiliyah di Jawa Timur. “Madin harus mendapatkan perhatian serius, secara kontribusi pada bangsa ini, dalam hal mencerdaskan kehidupan bangsa sudah dilakukan sejak masa yang sangat lama. Bahkan sejak republik ini belum lahir,” kata Sadad.

Terkait pendataan, pihaknya sepakat jika dilakukan dengan metode top down. Pihaknya juga akan berupaya untuk mengintervensi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur mendukung gagasan itu.

“Jadi jangan sampai mereka menjadi anak tiri di sistem pendidikan di negara ini. Saya mendukung jika pendataan madin dilakulan secara serentak dengan metode top down, tidak semata-mata pendaftaran secara online dari bawah,” tandas Keluarga Ponpes Sidogiri itu.

Sadad berharap, ikhtiar bersama kali ini segera mendapat respon baik dari eksekutif, sehingga kualitas tenaga pendidikan di Indonesia segera diperbaiki.

“Kedepan pembinaan pada madin agar diarahkan pada peningkatan kualitas dan kompetensi guru pendidik,” pungkasnya. Nang