SURABAYA KANALINDONESIA.COM – Anggota DPRD Jatim, dr Agung Mulyono mengapresiasi capaian Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani yang mampu menyalurkan bantuan sosial (Bansos) di Banyuwangi rata-rata menembus diangka 90 persen dan bahkan sebagian sudah 100 persen.

Politisi asal Dapil Banyuwangi, Situbondo dan Bondowoso ini mengatakan inovasi yang dilakukan Pemkab Banyuwangi dalam komando sangat efektif ditengah wabah pandemi Covid-19.

“Kami sangat mengapresiasi,
Warga Banyuwangi sangat merasakan program ini,” kata dr Agung, Minggu 5/9/2021).

Politisi Partai Demokrat kelahiran Tegaldlimo, Banyuwangi ini menjelaskan Banyuwangi memiliki semacam aplikasi membuka pelaporan online bantuan sosial (bansos) bagi warga terdampak pandemi Covid-19. Ini terintegrasi dengan sistem Smart Kampung.

“Sistem pelaporan ini digunakan untuk menampung warga yang belum terdaftar di skema jaring pengaman sosial, baik dari pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten. Selain itu, warga bisa mengecek para penerima bansos dari pusat, provinsi, maupun kabupaten,” jelas Alumni kedokteran Unair ini.

Dokter Agung yang juga Anggota Komisi B DPRD Jatim ini menambahkan, bahwa Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banyuwangi dari Partai Demokrat. Hal ini semakin bisa dalam tetap mengawal kebijakan – kebijakan yang pro dengan rakyat Banyuwangi.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa juga mengapresiasi capaian penyaluran bantuan sosial (bansos) di Banyuwangi dengan rata-rata menembus angka 90 persen.

“Penyaluran bansos perlu menjadi perhatian kita bersama. Apa yang dilakukan Banyuwangi bisa menjadi catatan bersama,” kata Khofifah saat memimpin rapat koordinasi dengan kepala daerah di wilayah Bakorwil Jember, Kamis (2/9/2021) malam.

Terpisah, Ketua DPC Demokrat Banyuwangi, Michael Edi Hariyanto pun mengapresiasi kinerja Bupati Banyuwangi yang secara cepat menyalurkan Bansos kepada masyarakat.

“Kami juga mengapresiasi kerja Bupati yang cepat menyalurkan Bansos. Karena ini sangat dibutuhkan masyarakat pada masa pademi sekarang ini,” ujarnya.

Michael, yang juga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banyuwangi ini menjelaskan banyak masyarakat Banyuwangi yang susah cari makan pada saat pandemi Covid-19.

“Untuk itu pemerintah harus hadir dan membantu rakyat terutama kebijakan bupati yang pro rakyat segera di luncurkan untuk membantu kesulitan rakyat,” pungkasnya.

Sebelumnya, Bupati Banyuwangi dalam rakorwil tersebut mengaku capaian penyaluran bansos yang rata-rata mencapai 90 persen. Seperti bantuan sosial tunai (BST) sebesar Rp 300.000 per keluarga penerima manfaat (KPM) telah mencapai 92 persen. Adapun Program Keluarga Harapan hingga Juli mencapai 99 persen.

Untuk Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) alias Kartu Sembako senilai Rp 200.000 per KPM mencapai 90 persen. Bantuan Beras PPKM tambahan bantuan untuk penerima BST, PKH, dan BPNT Non PKH sebesar 10 kilogram per KPM dengan total 1,9 juta kg telah mencapai 100 persen. Adapun bantuan beras tambahan 15.000 kg untuk masyarakat terdampak PPKM juga tuntas 100 persen.

Sedangkan BLT Dana Desa telah tersalurkan sebesar 99 persen per Agustus 2021. Adapun jaring pengaman sosial dari Pemprov Jawa Timur berupa bantuan tunai kepada 5.000 warga Banyuwangi, masing-masing sebesar Rp 200.000, mencapai 39 persen karena baru diterima Pemkab Banyuwangi pada akhir Agustus.

Untuk bantuan APBD Banyuwangi, seperti bantuan ke 6.900 PKL/warung kecil terdampak PPKM juga telah tersalurkan 100 persen. nang