SURABAYA KANALINDONESIA.COM – DPRD Jatim memang belum mampu menunjukkan taringnya selaku wakil rakyat. Lembaga yang harusnya mewakili kepentingan rakyat mau tidak mau harus mengakui masih belum lepas dari level “cuman tukang stempel’.

Fraksi Gerindra misalnya yang sejak awal mencoba “naik kelas” pun menyerah. Pemprov masih terlalu kuat untuk ikut apa yang dimaui dewan.

10 hari membahas P APBD 2021 yang menurut sejumlah anggota dewan terlalu mepet, toh nyatanya pemprov sukses membuat DPRD Jatim hanya bisa bilang , “Siap Bos!” tanpa perlawanan sengit. Kayak sulapan.

Sejumlah catatan keras pada PA Fraksi yang dibacakan malam tadi , tak ubahnya seperti puisi curhat yang memang harus disampaikan demi indahnya sebuah pertunjukan.

Hasil akhirnya Gerindra “menyerah”. Meski isi PA yang banyak kritikan bak petir menyambar nyambar, ternyata itu hanya seperti sound effect di sebuah film, yang akhirnya sunyi tak ada hujan.

“Fraksi Partai Gerindra menerima P-APBD Jatim 2021,”ujar juru bicara fraksi Gerindra Rohani Siswanto dalam ujung “puisi” pembacaan pandangan akhir fraksi di sidang paripurna pengesahan P-APBD Jatim 2021, Kamis (30/9/2021).
Fraksi Gerindra yang semula selalu kritis terhadap pembahasan P-APBD Jatim 2021 melunak dan menerima P-APBD Jatim 2021 tersebut.

Gerindra pun bergabung dengan fraksi fraksi lain yang dari awal sudah tak punya pilihan kecuali setuju.

Hanya tersisa fraksi PKS,PBB, Hanura yang tetap konsisten menolak P-APBD Jatim 2021. Fraksi Gerindra DPRD Jatim menambah jumlah keseluruhan fraksi di DPRD Jatim yang menerima hasil P-APBD Jatim 2021.

Ketua Fraksi PKS,PBB,Hanura, Dwi Hari Cahyono mengatakan APBD tahun Anggaran 2021 ini tidak mengindahkan kaidah-kaidah dan norma-norma perencanaan penyusunan anggaran yang baik dan benar.

“Seharusnya penyusunan anggaran bisa memprediksi anggaran yang kemungkinan dibutuhkan untuk kepentingan masyarakat Jatim, tidak sesering mungkin melakukan perubahan anggaran di tengah jalan walaupun itu memiliki dasar hukum,”jelas pria asal Malang ini.

Diungkapkan Dwi, penyusunan dan perubahan anggaran tanpa perencanaan yang matang, berakibat pada kebijakan refocusing yang tidak terukur dan dampak turunan dan lanjutannya sangat merugikan program dan kegiatan sector ekonomi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

“Salah satu yang menjadi korban kebijakan refocusing yang tak terukur, adalah sektor Pertanian dan Ketahanan Pangan hanya dianggarkan sebesar 215 milyar 330 juta 670 ribu 500 rupiah atau berkurang atau turun 22,36% dibanding dengan APBD murni 2021,”jelasnya

Pemprov memang masih terlalu cerdik dan berpengalaman.
Dewan ??? Mungkin butuh merenung, seperti apa seharusnya perlakuan bahwa mereka sejajar dengan Pemprov Jatim, bukan salah satu dinas dibawah Gubernur. Nang