Selain kerja simbiosis mutualisme antar OPD , kata Untari Pemprov harus melakukan perencanaan pembangunan dengan lebih adaptif dan lentur serta mendorong partisipasi masyarakat yang tinggi, agar jumlah pengangguran yang membengkak akibt pandemi Covid bisa dikurangi, “Ada pengangguran sebanyak 42.000 manusia yang di PHK oleh perusahaan besar dari datanya disnaker , maka BLK BLK Ini secara optimal untuk melatih mereka kembali memberikan bekal. Yang kedua pengangguran di pedesaan itu sebenarnya kalau bantuan bantuan sosial yang bersifat Padat Karya dan hibah akan lebih mempercepat proses membantu masyarakat. Ini karena sekarang kan belanja hibah termasuk belanja operasi sehingga Itu bukan lagi yang dulu namanya disebut sebagai belanja tidak langsung yang dulu itu menjadi indikator bawah itu nggak bagus. Nah belanja hibah , bantuan sosial itu sudah masuk belanja operasi dengan begitu proses percepatan belanja belanja itu tadi (govermen spending) ini mendorong supaya masyaraakaat itu mampu bergerak dengan cepat untuk merespon, Katakanlah yang mampu dipancing itu 100 nah pemerintah pemerintah mengeluarkan goverment spanding itu 25 yang 75 biar masyarakat yang bergerak, ” ungkapnya.
Ini didasarkan dari PDRB Jatim yang dalam setahun mencapai 600 triliun. “Padahal kan APBD kita cuma 35 triliun, artinya ini kan 20 kali dari APBD kab/kota. Kalau ditambah APBD kabupaten kota bisa hingga 100 – 150 triliiun jadi bisa hingga 6 kali lipatnya, artinya cukup dengan 30% APBD masyarakat mampu memutar uang yang 70%,” katanya.
Dalam kondisi yang masih di Zona Covid seperti ini Ketua Umum Dekopin ini menyarankan agar Pemprov Jatim mendorong masyarakat memafaatkan dunia maya untuk mendapatkan income, ” Saat ini transaksi digital mencapai 60%. Maka ayo nyari duit lewat dunia maya. Maka Pemprov Jatim harus punya inovasi bagaimana memfasilitasi masyarakat Jatim nyari duit memanfaatkan dunia maya. Tidak bisa tidak, Kominfo harus diisi anak anak muda yang kreatif inovatif untuk membuat digitalisasi , yang nantinya bisa dipakai semua OPD.
Terkait kemiskinan yang mekarr di situasi pandemi saat ini, Pemprov disarankan melakukan lompatan inovasi lain agar sesegera mungkin mengurangi jumlah kemiskinan akut di Jatim. “Dulu program yang ada pada zaman gubenur yang lalu, jalin matra dan jalin kesra masih bisa kok diduplikasi. Ini masih bisa menjadi solusi kemiskinan yang menusuk langsung ke jantung. karena yang gak bisa makan kan sudah diabntu dengan bantun tunai dari kemensos berupa bantuan sosial , PKH , BPNT. Maka Jatim tinggal bantu kailnya, kailnya itu silahkan Dinas Koperasi, Disnaker, Pemberdayaan Desa dan yang lainnya ini ngumpul bareng untuk merumuskan yang nantinya diikordinasikan dengan kabupaten kota jangan jalan sendiri , karena kami masih melihat masih ada berbagai kabupaten kota yang tidak diajak ngomong oleh pemprov Jatim,” tambahnya.
Koordinasi dengan kabupaten kota kata Untari itu perlu, karen Provinsi bersifat koordinatif, “Contoh misal mau ada program pemberdayaan desa kan gak bisa jalan sendiri. Maka harus jalan dengan kabupaten kota. Lah wong yang punya wilayah kabupaten kota, provinsi kan gak punya wilayah,” katanya mengingatkan.
