Belum Sepakat Dengan Bawaslu, Komisi A DPRD Jatim Minta Pengajuan Anggaran Pilgub Dikepras

- Editor

Senin, 10 Januari 2022 - 23:14 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SURABAYA KANALINDONESIA.COM – Bawaslu Jatim sepertinya harus terima anggaran yaang diajukannya untuk pelaksanaan Pilgub 2024 harus dikepras 50% lebih. Hal ini setelah komisi A menyebut lebih senang jika anggaran sebesar Rp 969 miliar yang diajukan oleh Bawaslu dikurangi hingga hanya menjadi 400 miliiar saja.

Ketua Komisi A DPRD Jatim Mayjen TNI (Purn) Istu Hari Subagio mengatakan kondisi Jatim yang masih dalam pandemi Covid 19 saat ini harusnya menjadi keprihatinan untuk menghemat anggaran, maka Komisi A berharap dana pengawasan harus dikurangi.

“Ini kan masih pandemi, Kalau berkurang kami prediksi bisa mencapai Rp 400 M,” jelas mantan Pangdam Bukit Barisan ini, ditemui usai hearing dengan Bawaslu Jatim di ruanganya, Senin (10/1/2022).

Pria kelahiran kertosono Nganjuk ini mengatakan saat ini masih belum final dalam menentukan anggaran pengawasan. “ Nanti ada sharing-sharing tersebut sampai menemukan angka finalnya,” jelasnnya.

Sementara itu Ketua Bawaslu Jatim Mohammad Amin mengatakan besaran anggaran tersebut belum final, dimana nantinya akan dilakukan sharing dengan daerah.” Dimungkinkan harga bisa berkurang tidak Rp 969 M,”jelasnya.

Amin mengatakan di bawah yaitu khususnya ditingkat TPS, ada pengawasan terhadap pelaksanaan pilkada serentak di 38 kabupaten atau kota ,para petugas di TPS juga melakukan pengawasan untuk Pilgub Jatim 2024 mendatang.

Baca Juga :  13 Calon Kepala Daerah di Jatim Terima Surat Maju Pilkada 2024

“Tentunya anggarannya bisa disharing dimana saat ini akan sering dilakukan pertemuan dengan daerah sehingga anggarannya bisa ditekan atau dikurangi,”jelasnya.

Bawaslu Jatim sendiri, sambung Mohammad Amin, belum bisa menentukan jumlah besaran yang pasti anggaran pengawasan yang dibutuhkan dalam Pilkada serentak mendatang. Ditambahkan oleh Mohammad Amin pengurangan anggaran tersebut diprediksi tidak sampai 50 persen.

“Pola sharingnya bisa jadi di pengadaan barang dan jasa maupun di honorarium panwas TPS. Misalnya disepakati apakah honorarium TPS di tanggung di Pilkada kabupaten/kota atau di Pilgub Jatim. Sedangkan kebutuhan lainnya akan dilakukan sharing dengan Pemkab maupun Pemkot di Jatim,” pungkasnya. nang

Berita Terkait

BBK 4 UNAIR dan UPT SD Negeri 230 Gresik, Sinergi untuk Kreativitas Disiplin, dan Kebersihan
13 Calon Kepala Daerah di Jatim Terima Surat Maju Pilkada 2024
Gus Fawait Terima Surat Tugas dari Golkar Maju Pilkada Jenber
Partai Golkar Resmi Usung Sugiri-Lisdyarita dalam Pilbup 2024 Ponorogo
Ulah Pemborong Nakal, Pembangunan Gedung Berlantai 2 SMPN 1 Bangkalan Mangkrak
Seorang Perangkat Desa di Ponorogo Jadi Tersangka Gara-gara Selewengkan Dana Desa
BPBD Tetapkan Ponorogo Siaga Kekeringan dan Karhutla
Usai Vonis Bebas Terdakwa Kasus Pembunuhan, PN Surabaya Dapat Kiriman Karangan Bunga “Atas Matinya Keadilan”

Berita Terkait

Sabtu, 27 Juli 2024 - 08:15 WIB

BBK 4 UNAIR dan UPT SD Negeri 230 Gresik, Sinergi untuk Kreativitas Disiplin, dan Kebersihan

Sabtu, 27 Juli 2024 - 04:49 WIB

13 Calon Kepala Daerah di Jatim Terima Surat Maju Pilkada 2024

Sabtu, 27 Juli 2024 - 04:43 WIB

Gus Fawait Terima Surat Tugas dari Golkar Maju Pilkada Jenber

Jumat, 26 Juli 2024 - 17:29 WIB

Partai Golkar Resmi Usung Sugiri-Lisdyarita dalam Pilbup 2024 Ponorogo

Jumat, 26 Juli 2024 - 16:22 WIB

Ulah Pemborong Nakal, Pembangunan Gedung Berlantai 2 SMPN 1 Bangkalan Mangkrak

Jumat, 26 Juli 2024 - 13:18 WIB

Seorang Perangkat Desa di Ponorogo Jadi Tersangka Gara-gara Selewengkan Dana Desa

Jumat, 26 Juli 2024 - 12:43 WIB

BPBD Tetapkan Ponorogo Siaga Kekeringan dan Karhutla

Jumat, 26 Juli 2024 - 11:54 WIB

Usai Vonis Bebas Terdakwa Kasus Pembunuhan, PN Surabaya Dapat Kiriman Karangan Bunga “Atas Matinya Keadilan”

KANAL TERKINI