Ketua DPD RI Berharap Revisi Perpres Mampu Selesaikan Konflik Agraria

- Editor

Jumat, 11 Februari 2022 - 16:05 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA, KANALINDONESIA.COM: Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mendorong revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria bisa menyelesaikan konflik.

Revisi tersebut penting, karena menurut LaNyalla akan membuat agenda agenda reforma agraria berjalan semakin baik.

“Sejauh ini kewenangan Tim Reforma Agraria Nasional belum cukup kuat menjalankan reforma agraria itu sendiri. Makanya perlu revisi Perpres sehingga alur dan mekanisme pelaksanaan reforma agraria bisa diatur lebih sistematis,” kata LaNyalla, Jumat (11/2/2022).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

LaNyalla mengingatkan, dalam revisi Perpres dalam hal ini Kementrian Agraria dan Tata Ruang (ATR) harus mendengarkan dan menerima masukan dari publik, seperti organisasi ahli pertanahan, masyarakat adat dan lainnya.

Baca Juga :  Innalillahi Wa Inna Ilaihi Rajiun, Mantan Menteri Negara Pendayagunaan BUMN, Dr. H. Tanri Abeng Meninggal Dunia

“Ya saya kira perlu partisipasi publik yang luas dalam revisi Perpres ini. Keterlibatan dan keterwakilan organisasi penting sebagai kontrol pelaksanaan dan penjaga agenda reforma agraria agar tetap pada tujuannya,” lanjutnya.

Ditambahkannya, memang perlu sistem yang lebih tertib dan terdapat harmonisasi dengan peraturan lainnya dalam urusan pertanahan ini. Hal itu agar tidak tumpang tindih dengan kewenangan kementerian lain.

Baca Juga :  Innalillahi Wa Inna Ilaihi Rajiun, Mantan Menteri Negara Pendayagunaan BUMN, Dr. H. Tanri Abeng Meninggal Dunia

“Yang terpenting revisi Perpres tersebut dapat menyelesaikan konflik dan bukan memperluas konflik pertanahan yang merugikan masyarakat adat, kelompok petani, buruh tani, tunawisma, nelayan dan masyarakat kecil lainnya,” ucap dia.

Di sisi lain, bagi Senator asal Jawa Timur itu agenda reforma agraria harus terus dilakukan dengan cepat. Agar aset-aset
pemerintah tidak sewenang-wenang dapat dikuasai pihak-pihak swasta atau perorangan.

“Selama ini masih banyak terjadi penguasaan lahan oleh perusahaan-perusahaan yang menyebabkan konflik agraria dengan masyarakat. Kita minta prioritas pemerintah adalah melindungi hak masyarakat,” jelasnya.(*)

Berita Terkait

Innalillahi Wa Inna Ilaihi Rajiun, Mantan Menteri Negara Pendayagunaan BUMN, Dr. H. Tanri Abeng Meninggal Dunia
Khofifah Ajak Masyarakat Jaga Kelestarian Hutan Hujan untuk Keberlangsungan Makhluk Hidup
Kepala Bapanas Jelaskan Demurrage Beras yang Ramai dibicarakan KPK
KPK: Hasto dan Kusnadi Tandatangani Surat Penyitaan HP
Kejati Jatim Selidiki Dugaan Korupsi PT.INKA, Terkait Proyek di Luar Negeri
Menkumham Terima Gelar Adat kerajaan Gowa
Bertemu Presiden Jokowi, Khofifah dan Rektor Unair Serahkan Konsep untuk Indonesia Maju 2034
Pentingnya Melestarikan Modal Alam Biru Melalui Inisiatif Strategis

Berita Terkait

Minggu, 23 Juni 2024 - 08:07 WIB

Innalillahi Wa Inna Ilaihi Rajiun, Mantan Menteri Negara Pendayagunaan BUMN, Dr. H. Tanri Abeng Meninggal Dunia

Sabtu, 22 Juni 2024 - 11:23 WIB

Khofifah Ajak Masyarakat Jaga Kelestarian Hutan Hujan untuk Keberlangsungan Makhluk Hidup

Sabtu, 22 Juni 2024 - 09:24 WIB

Kepala Bapanas Jelaskan Demurrage Beras yang Ramai dibicarakan KPK

Sabtu, 22 Juni 2024 - 05:49 WIB

KPK: Hasto dan Kusnadi Tandatangani Surat Penyitaan HP

Jumat, 21 Juni 2024 - 08:31 WIB

Kejati Jatim Selidiki Dugaan Korupsi PT.INKA, Terkait Proyek di Luar Negeri

Jumat, 14 Juni 2024 - 12:28 WIB

Menkumham Terima Gelar Adat kerajaan Gowa

Selasa, 11 Juni 2024 - 21:21 WIB

Bertemu Presiden Jokowi, Khofifah dan Rektor Unair Serahkan Konsep untuk Indonesia Maju 2034

Selasa, 11 Juni 2024 - 20:32 WIB

Pentingnya Melestarikan Modal Alam Biru Melalui Inisiatif Strategis

KANAL TERKINI