Komnas HAM: Kasus Gontor, Momentum Hilangkan Kekerasan di Lembaga Pendidikan

- Editor

Sabtu, 17 September 2022 - 06:38 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara (Istimewa)

komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara (Istimewa)

PONOROGO, KANALINDONESIA.COM:  Komisioner Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM) Beka Ulung Hapsara menyampaikan, kasus yang terjadi Ponpes Gontor, Ponorogo bisa menjadi momentum untuk menghilangkan segala bentuk tindak kekerasan yang sering terjadi di lembaga pendidikan, baik yang berbasis agama maupun yang non agama.

Untuk itu, pihaknya menyatakan akan memantau terus proses  pengungkapan kasus penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya santri di Ponpes Darussalam Gontor, Ponorogo.

Melalui sambungan telephone dengan awak media di Ponorogo, Beka Ulung Hapsara menyampaikan dirinya akan mengkomunikasikan dengan kepolisian agar proses pengungkapan kasus ini lebih dipercepat. Termasuk mencermati seluruh barang bukti yang ada, memantau prosesnya supaya adil dan transparan serta tidak hanya sampai pada 2 tersangka itu saja.

“ Semua warga negara memiliki hak yang sama di mata hukum, termasuk lembaga pendidikan apapun di Indonesia. Sehingga perjanjian itu penting untuk dikoreksi. Sehingga ke depan ada langkah pencegahan dan penanganan jika terjadi tindak kekerasan di sekolah.  Semoga  tidak ada kasus serupa di masa depan,”ucap Beka.

Beka juga berharap kasus penganiayaan di Ponpes Gontor yang berujung pada hilangnya nyawa salah satu santri menjadi pelajaran bagi semua pihak. Harapannya, secara bersama-sama untuk menghentikan segala tindak kekerasan di dalam semua lembaga pendidikan.

Baca Juga :  Ikhtiar Ciptakan SDM Unggul, Bappenas RI Tingkatkan Peran Pendidikan Keagamaan Islam

Menyoal surat perjanjian antara wali santri dengan pihak Ponpes saat menyerahkan anaknya untuk mengikuti sistem pendidikan di Ponpes yang dimungkinkan menjadi senjata tidak bisa dilaporkan ke ranah hukum. Menurut Beka, perjanjian itu adalah perdata, tidak bisa menghilangkan tindak pidananya.

“Perjanjian tidak bisa menghilangkan unsur pidananya, sudah tepat polisi mengusut dan mentersangkakan pelakunya, “ pungkas Beka Ulung Hapsara. (KI-01)

Berita Terkait

Masuki Tahap Kedua Penyaluran Belanja Hibah Pelaku Usaha Mikro, Dinkop UMTK Gelar Sosialisasi
Gandeng Nusamed, Bank Jatim Perkuat Layanan Perbankan di Rumah Sakit
Menimbang Esensi Toleransi dalam Larangan Salam Lintas Agama
Peternak di Ponorogo Ini Tak Menyangka Dua Sapinya Dibeli Presiden Indonesia untuk Qurban
Gebrakan Dewan Kesenian Ponorogo, Bentuk Ekosistem Budaya Berbasis Research
Ajak Keliling Ratusan Anak Yatim, Mbak Cicha: Supaya Mereka Termotivasi Kejar Cita-Cita
Gugatan PT Best Chrusher Sentralindojaya Ditolak PN Surabaya
Ikhtiar Ciptakan SDM Unggul, Bappenas RI Tingkatkan Peran Pendidikan Keagamaan Islam

Berita Terkait

Minggu, 16 Juni 2024 - 09:55 WIB

Masuki Tahap Kedua Penyaluran Belanja Hibah Pelaku Usaha Mikro, Dinkop UMTK Gelar Sosialisasi

Minggu, 16 Juni 2024 - 09:48 WIB

Gandeng Nusamed, Bank Jatim Perkuat Layanan Perbankan di Rumah Sakit

Minggu, 16 Juni 2024 - 05:26 WIB

Menimbang Esensi Toleransi dalam Larangan Salam Lintas Agama

Sabtu, 15 Juni 2024 - 22:01 WIB

Gebrakan Dewan Kesenian Ponorogo, Bentuk Ekosistem Budaya Berbasis Research

Sabtu, 15 Juni 2024 - 21:00 WIB

Ajak Keliling Ratusan Anak Yatim, Mbak Cicha: Supaya Mereka Termotivasi Kejar Cita-Cita

Sabtu, 15 Juni 2024 - 13:20 WIB

Gugatan PT Best Chrusher Sentralindojaya Ditolak PN Surabaya

Sabtu, 15 Juni 2024 - 07:45 WIB

Ikhtiar Ciptakan SDM Unggul, Bappenas RI Tingkatkan Peran Pendidikan Keagamaan Islam

Sabtu, 15 Juni 2024 - 00:02 WIB

Distribusikan 376 Sapi Kurban, PDIP Jatim: Idul Adha Momentum Perkuat Gerakan Bantu Rakyat

KANAL TERKINI

KANAL JATIM

Menimbang Esensi Toleransi dalam Larangan Salam Lintas Agama

Minggu, 16 Jun 2024 - 05:26 WIB

KANAL HEALTH

Peneliti UNAIR Raih Penghargaan Kekayaan Intelektual oleh WIPO

Sabtu, 15 Jun 2024 - 23:01 WIB