MATARAM, KANALINDONESIA.COM – Anggota DPR RI Rachmat Hidayat memantau langsung penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bahan Bakar Minyak (BBM) di Pulau Lombok untuk memastikan bantuan dari pemerintah tersebut tepat sasaran.
Hingga Minggu (18/9/2022), penyaluran BLT sudah diterima 432.944 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di NTB. Itu berarti masih ada 130.873 KPM lagi yang sedang dalam proses pencairan dari total 553.817 kuota KPM penerimta BLT di Bumi Gora.
Dalam dua hari terakhir, 17-18 September 2022, Anggota Komisi VIII DPR RI H Rachmat Hidayat menyapa dari dekat masyarakat yang menerima BLT di Lombok Timur dan Kota Mataram, sekaligus memantau penyaluran bantuan yang merupakan kompensasi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tersebut.
“Saya akan tetap melakukan pengawasan terhadap kegiatan penyaluran bantuan ini supaya hak-hak masyarakat terpenuhi,” kata Rachmat.
Politisi senior yang juga merupakan Ketua DPD PDI Perjuangan NTB ini didampingi pejabat Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil dan Kewirausahaan Sosial, Kementerian Sosial, Ani Iriani Freeyanti.
Di Lombok Timur, Rachmat memantau penyaluran BLT BBM di Desa Masbagik Selatan pada Sabtu pagi. Di sana, pada hari tersebut, terdapat 991 KPM yang akan menerima BLT. Mereka sudah siap masing-masing dengan membawa surat pemberitahuan yang dikirimkan dari Kantor Pos dan membawa KTP dan Kartu Keluarga. Nyaris seluruh penerima BLT ini adalah warga perempuan.
Kedatangan Rachmat disambut riuh warga yang sedang mengantre proses pencairan dengan raut penuh kegembiraan. Kepala Kantor Pos Selong Defri Maulana juga menyongsong untuk menyambut kedatangan Rachmat dan rombongan.
Mihram, warga Masbagik Selatan, menunjukkan surat pemberitahuan yang diterimanya. Dalam, surat itu, perempuan 73 tahun tersebut diberitahu akan mendapat pencairan dana BLT tahap pertama dan juga dana Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk bulan September. Jumlah BLT tahap pertama Rp 300.000 dan BPNT bulan September sebesar Rp 200.000. Sehingga, total seluruh warga menerima Rp 500.000.
Dalam surat pemberitahuan juga disebutkan kalau bantuan tidak ada potongan apapun. Jika ada potongan, tercantum nomor pengaduan di Kementerian Sosial yang dapat dihubungi kapan saja. Khusus untuk dana BPNT, tidak boleh digunakan untuk membeli rokok dan minuman keras.
Butuh waktu kurang dari lima menit bagi setiap warga untuk mencairkan dana BLT dan dana BPNT yang mereka terima. Kepada petugas dari Kantor Pos yang sudah berada di hadapan mereka, satu per satu warga dipanggil namanya.
Mereka menunjukkan kelengkapan dokumen yang mereka bawa, kemudian membubuhkan cap jempol, dan setelah itu dana BLT dan BPNT dicairkan secara tunai. Warga yang sudah menerima dana tersebut kemudian difoto secara langsung oleh petugas Kantor Pos yang menyerahkan dana.
Seluruh proses pencairan tersebut dipantau secara saksama oleh Rachmat. Termasuk memastikan bahwa jumlah bantuan yang diterima oleh warga benar-benar tepat jumlah tanpa ada pemotongan.
Di hadapan seluruh warga yang menerima BLT, saat didaulat memberikan sambutan, Rachmat menjelaskan dirinya adalah Anggota Komisi VIII DPR RI yang berasal dari Rumbuk, Lombok Timur.
Rachmat menjelaskan, bahwa BLT yang diterima oleh masyarakat dari pemerintah, adalah kompensasi untuk masyarakat seiring dengan kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM.
