SURABAYA, KANALINDONESIA.COM : Menyongsong kontestasi politik lima tahunan mendatang, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Jawa Timur resmi menggelar konsolidasi akbar di Surabaya pada Sabtu (07/11).
Agenda strategis yang dirangkai bersama Bimbingan Teknis (Bimtek) rekrutmen dan verifikasi partai politik (verpol) ini difokuskan untuk memperkuat mesin pemenangan serta menyatukan langkah seluruh jajaran pengurus DPD se-Jawa Timur.
Ketua Umum Partai Gelora Indonesia, Muhammad Anis Matta, mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan rangkaian konsolidasi yang bertujuan memperkuat kesiapan partai dalam menghadapi kontestasi politik mendatang.
Menurutnya, Pemilu 2029 akan menjadi pemilu kedua yang diikuti Partai Gelora sejak berdiri. Meskipun hasil pada pemilu sebelumnya belum sesuai dengan harapan, pihaknya optimistis dapat meraih hasil yang lebih baik pada 2029.
“Pada pemilu yang lalu, hasilnya memang belum seperti yang kita inginkan, tetapi juga tidak jelek. Karena itu, sekarang kita bekerja lebih keras untuk mencapai target yang lebih besar lagi,” ujar Anis Matta saat konferensi pers bersama awak media.
Dalam kesempatan tersebut, Anis Matta juga menyampaikan tiga agenda penting yang akan diperjuangkan Partai Gelora dalam pembahasan regulasi Pemilu mendatang.
Pertama, mendorong penghapusan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold menjadi nol persen. Menurutnya, kebijakan tersebut perlu dikaji agar tidak membatasi keterwakilan politik masyarakat melalui partai politik.
Kedua, menyederhanakan proses administrasi kepemiluan, termasuk verifikasi administrasi dan faktual bagi partai politik yang sebelumnya telah mengikuti pemilu.
Anis menilai, pengulangan proses administrasi yang tidak diperlukan berpotensi menghabiskan energi, waktu, dan biaya partai politik. Padahal, anggaran tersebut seharusnya dapat lebih difokuskan untuk kegiatan kampanye dan pendidikan politik kepada masyarakat.
“Partai politik seharusnya bisa lebih banyak memfokuskan pengeluaran finansialnya pada proses kampanye, bukan justru habis untuk urusan administrasi yang sebenarnya tidak terlalu diperlukan,” tegasnya.
Ketiga, Partai Gelora mendorong adanya mekanisme yang lebih efektif untuk mengontrol, mendeteksi, serta mencegah praktik politik uang (money politics) yang selama ini dinilai merusak kualitas demokrasi dan hasil pemilu.
Anis menegaskan, ketiga agenda tersebut akan menjadi bagian dari sikap dan perjuangan Partai Gelora dalam proses penyusunan undang-undang pemilu mendatang.
Sementara itu, Ketua DPW Partai Gelora Jawa Timur, Misbahul Munir, menjelaskan bahwa konsolidasi tersebut difokuskan pada persiapan menghadapi tahapan pendaftaran partai politik calon peserta Pemilu 2029.
Ia menyebutkan, berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku, tahapan pendaftaran partai politik calon peserta pemilu diperkirakan dimulai pada Juli 2027. Dengan demikian, waktu persiapan yang tersedia relatif singkat.
“Walaupun Pemilu 2029 masih cukup lama, tetapi kalau mengacu pada tahapan yang ada, pendaftaran partai politik akan dimulai Juli 2027. Artinya, waktu yang kita miliki tinggal sekitar tujuh hingga delapan bulan,” jelas Misbahul Munir.
Sebagai partai yang telah mengikuti pemilu sebelumnya, Partai Gelora kini mulai mengonsolidasikan seluruh kekuatan organisasi untuk memastikan kelengkapan persyaratan pendaftaran, mulai dari struktur kepengurusan, keanggotaan, hingga sarana dan prasarana pendukung.
Untuk mendukung persiapan tersebut, DPP Partai Gelora telah membentuk dua gugus tugas atau desk khusus.
Pertama, Desk Verifikasi Partai Politik yang bertugas memastikan seluruh kelengkapan struktur kepengurusan partai di tingkat wilayah hingga daerah dapat dipenuhi sesuai ketentuan.
