“Pilkada serentak 2024 secara substansi dan tata aturan masih sama dengan pilkada sebelumnya, Tapi secara Politik, ada hal yang berbeda yakni adanya Plt/Penjabat Kepala Daerah di NTB. Keberadaan Plt/Penjabat yang menggantikan sejumlah Kepala Daerah di NTB yang telah telah Purna Tugas menimbulkan harapan baru terciptanya Pilkada yang jurdil dan Transparan,” katanya
Terkait Politik Etis, Didu menjelaskan Plt atau Penjabat Kepala Daerah di NTB tentu ingin dikenang sebagai wasit yang baik dan netral dalam mengawal proses konstestasi Pilkada NTB agar legitimasi politiknya tidak terciderai.
“Dalam konteks ini, Kebijakan Politik Etis para Plt/Penjabat di NTB yang tidak memihak perlu diimbangi dengan menempatlan pejabat bawahannya yang Right man on the Right Place merupakan harapan publik agar kontestasi Pilkada NTB 2024 berjalan fair dan tidak ada asumsi minor,” paparnya.(dan_kanalindonesia.com)
